AMBON, Siwalimanews – Â Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury meÂnyoÂroti minimnya tata kelola kesehatan yang dilakukan oleh PemeÂrintah Provinsi.
Pasalnya, persoalan keseÂhatan di Maluku belum seÂlesai ditangani, sebab masyaÂrakat masih mengeluhkan tata kelola kesehatan yang tak kunjungan diseleÂsaiÂkan.
Tata kelola kesehaÂtan tentang bagaimana kebijakan kesehatan dijalankan, bagaimana sumber daya dikelola, dan bagaimana layanan keseÂhatan diberikan kepada masÂyarakat. Semua ini dilakukan dengan pendekatan transpaÂran dan akuntabel.
Wattimury mengatakan, keÂberpihakan Presiden PraÂbowo terhadap kondisi masÂyarakat saat ini, harus diÂmanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk berjuang melakukan perbaikan terhadap dunia kesehatan di Maluku.
âKita harus memanfaatkan peÂluang yang disediakan pemerintaÂhan pusat. Artinya pemerintah daeÂrah harus responsif terhadap masaÂlah masyarakat dengan melakukan pemetaan masalah kesehatan itu,â ujar Wattimury kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (22/11).
Tanpa adanya pemetaan masalah kesehatan yang komprehensif di Maluku, lanjut dia, maka upaya untuk memperbaiki persoalan kesehatan tidak akan tercapai.
Menurutnya, APBD Maluku yang terlalu kecil tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan, termasuk fasilitas maka pemerintah daerah membutuhkan intervensi pemerintah pusat.
âKita ini masih berharap pada APBN maka harus ada pemetaan masalah kesehatan sebab kalau tidak bikin pemetaan maka akan percuma,â tegasnya.
Politisi PDIP Maluku ini menegaskan sudah saatnya pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap persoalan kesehatan di Maluku, agar ditangani secara baik sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik. (S-20)