AMBON, Siwalimanews – Komisi I DPRD Provinsi Maluku meminta Kepolisian untuk mengantisipasi daerah rawan konflik jelang perÂhelatan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Permintaan ini disamÂpaikan Sekretaris Komisi I DPRD Maluku, Michael TaÂsane merespon aksi bentrok beberapa hari lalu yang terjadi di Kabupaten KepuÂlauan Aru sehingga menyeÂbabkan satu warga tewas ataupun beberapa kasus-kaÂsus sebelumnya di kabupaÂten/kota lainnya di Maluku.
Menurutnya, sebagai pimÂpinan komisi pihaknya meÂnyayangkan aksi bentrok yang kembali terjadi di Aru ditengah upaya pemerintah menjaga kamtibmas.
âBelajar dari kejadian yang terjadi maka kita aparat keÂpolisian harus bekerja keras untuk memastikan situasi kamtibmas tetap terjaga,â ujar Tasane saat diwawancarai Siwalima pekan kemarin di Ambon.
Dijelaskan, Presiden Joko Widodo dalam beberapa pertemuan terus mengingatkan agar jajaran kepoÂlisian terus bersinergi dengan pemeÂrintah daerah dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas.
Instruksi Presiden tersebut wajib ditindaklanjuti dengan menggerakÂkan semua kemampuan khususnya intelijen untuk sejak dini mengetahui daerah-daerah rawan konflik sehingga dapat dicegah.
âFungsi intelijen memang harus diÂmaksimalkan guna mendeteksi potensi konflik ditengah masyaÂrakat, sebab dengan mengetahui sejak awal maka kepolisian dan Pemda dapat melakukan langkah prevenÂtif,â ujarnya.
Tasane menegaskan, proses deÂmokrasi harus berjalan sukses tanpa gangguan apapun, sebab kualitas pemilu akan sangat tergantung dari dukungan kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas.
Politisi Golkar Maluku ini juga meÂminta kepolisian untuk menindak teÂgas semua pelakunya yang beruÂpaÂya untuk mengganggu kondisi kamÂtibÂmas, sebab tanpa penegakan huÂkum masyarakat tidak akan jera. (S-20)