AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD ProÂvinsi Maluku Ari SaherÂtian meminta adanya keÂbijakan khusus terkait kuota minyak tanah untuk Kota Ambon.
Pasalnya, kebijakan yang selama ini berlakukan untuk seluruh daerah dengan menghitung berdasarkan raÂsio kebutuhan sangat tidak tepat.
Dikatakan, perhituÂngan kuota minyak tanah untuk Kota Ambon tidak boleh sama dengan kabupaten/kota lain di Maluku
“Kota Ambon ini puÂsat transaksi ekonomi dan pendidikan, jadi tingkat pengÂgunaan minyak tanahnya jauh lebih tinggi dari daerah lain di Maluku. Kalau minyak tanah dihitung hanya berdaÂsarkan data statistik, itu tidak akan mencukupi,†ujar SaherÂtian kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (14/12).
Pertamina sebagai penyalur miÂnyak tanah mestinya memiliki analisis kebutuhan minyak tanah berbasis realita di lapangan, bukan hanya mengikuti data Bappenas.
Menurutnya, jika menggunakan data Bappenas bahwa kebutuhan setiap keluarga hanya 28 liter per bulan maka pasti terjadi kelangkaan.
“Pertamina harus menyadari bahwa data statistik tidak bisa menjadi satu-satunya acuan. Kita butuh pendekatan baru agar kebuÂtuhan masyarakat terpenuhi dan kota Ambon harus mendapatkan perlakuan khusus dari segi kuota minyak tanah,†ujarnya.
Sebagai anggota DPRD dapil Kota Ambon, Sahertian tidak menginginÂkan persoalan minyak tanah ini terus terjadi setiap tahun di Ambon, sebab akan menggangu kehidupan masyarakat. (S-20)
