AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Maluku meÂminta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Fadillah AtaÂmimi untuk segera menyeleÂsaikan hak-hak tenaga kesehaÂtan yang sampai saat ini belum diselesaikan.
Desak ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi MaÂluku, Samson Atapary kepada SiÂwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (8/11) merespon penunjukan Atamimi sebagai Plt Kadis Kesehatan oleh Gubernur Maluku.
Atapary menjelaskan, sebeÂlum diangkat sebagai Plt Kadis Kesehatan, Atamimi merupakan sekretaris dinas yang secara tidak langsung mengetahui perÂÂ-soalan-persoalan menyangkut tata kelola kesehatan di Maluku.
âJadi sebenarnya secara general beliau ini sudah tahu masalah karena di awal juga kalau kita rapat beliau juga memberikan informasi cukup banyak juga berkaitan dengan persoaÂlan-persoalan di dinas,â ujar Atapary.
Pengetahuan yang dimiliki saat menjadi Sekdis Kesehatan harus dijadikan dasar untuk pembenaÂhan dunia kesehatan, artinya Plt tidak bekerja lagi nol minimal, karena sudah tahu persoalan sehingga pembenahan justru jauh lebih baik.
Terutama yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah seperti penurunan stunting termasuk koordinasi dengan rumah sakit di kabupaten dan kota yang hingga saat ini banyak masalah.
Bahkan, persoalan tenaga medis yang mogok kerja di rumah sakit yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku seperti RSUD Haulussy dan RSUD Tulehu.
âKita mengharapkan agar persoaÂlan hak nakes menjadi prioritas untuk diselesaikan selain di internal di dinas yang harus banyak pemÂbenahan,â jelasnya.
Atapary menambahkan dalam waktu dekat Komisi IV akan mengÂagendakan Kepala OPD yang baru diangkat termasuk Dinas Kesehatan guna melihat persoalan-persoalan yang selama ini belum teratasi. (S-20)