AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin meminta, Inspek­torat daerah untuk transparan dan akuntabel dalam melakukan audit terhadap proses pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Legislator Fraksi PPP itu me­negaskan, setiap hasil audit Ins­pektorat harus dilaporkan secara terbuka kepada Gubernur Maluku, agar tidak memunculkan polemik maupun kecurigaan publik.

“Inspektorat jangan hanya menerbitkan surat rekomendasi pembayaran, tetapi harus mela­kukan audit yang transparan terhadap seluruh tagihan. Jangan sampai ada yang ‘masuk angin’ dengan pihak ketiga, lalu setelah diperiksa ulang tetap saja dise­tujui,” ujar Roik kepada wartawan di gedung DPRD Maluku.

Kata Sekretaris DPW PPP Ma­luku ini, DPRD mendukung kebi­jakan pemprov dalam menyele­saikan kewajiban keuangan ke­pada rekanan maupun kontraktor. Namun ia menekankan bahwa setiap pembayaran harus melewati proses audit internal secara ob­jektif dan terbuka.

“Tagihan yang dibayarkan wajib benar-benar sah dan layak, sesuai hasil audit. Jangan sampai pe­kerjaan belum selesai tapi tetap dibayar,” jelasnya.

Ia menilai, sikap transparan Inspektorat sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dalam proses penyele­saian utang tersebut. Terlebih, dana yang digunakan bersumber dari APBD dan menjadi hak publik.

“Kalau auditnya transparan, maka DPRD dan publik bisa mengawasi. Kita tidak ingin ada kasus-kasus lama terulang kembali karena le­mahnya audit internal,” tegas Ro­vik.

Gubernur Awasi

Terpisah Pengamat anti korupsi dari Lembaga Pemantau Penyele­nggaraan Negara (LPPN), Minggus Talabessy meminta gubernur untuk mengawasi ketat review utang pemprov kepada pihak ketiga.

Dia menyambut baik, komitmen Pemprov Maluku dalam menye­lesaikan utang pihak ketiga itu.

Dijelaskan, pembayaran utang seyogianya dilakukan secara bertangungjawab, dengan tetap mempedomani aturan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

“Salah satu langkah yang harus dilakukan guna memastikan utang dapat diyakini adalah dengan dila­kukan review oleh Inspektorat. Dengan dasar hasil review itu harus dilakukan pembayaran oleh Pem­prov,” ujar Talabessy kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Selasa (5/8).

Dijelaskan, review terhadap utang harus dilakukan secara utuh ter­masuk dengan turun langsung memeriksa fisik dari setiap pekerjaan sebab biasanya hasil pemeriksaan fisik itu akan disesuaikan dengan laporan dari pihak ketiga.

Tah hanya itu, jika pemeriksaan fisik dilakukan maka sudah pasti akan terjadi koreksi terhadap besar­nya utang yang harus dibayarkan pemprov kepada pihak ketiga.

“Review itu kan bertujuan untuk menyelamatkan keuangan daerah, jadi memang pemeriksaan fisik harus dilakukan supaya kalau ada yang tidak sesuai atau tidak dapat diya­kini, maka besaran utang akan ter­koreksi dan itu dijadikan dasar pembayaran utang,” jelasnya.

Karena itu, Talabessy menekan­kan pentingnya Inspektorat Maluku untuk turun dan memeriksa fisik perkerjaan, bahkan jika ada hal yang tidak dapat diyakini bisa saja utang itu tidak dibayarkan.

Menurutnya, untuk memastikan mekanisme review dilakukan secara transparan maka pengawasan yang ketat harus juga dilakukan Gubernur agar tidak ada permainan yang mu­ngkin saja terjadi pada saat review.

“Kita berharap pak Gubernur juga ikut mengawasi langsung proses review yang dilakukan Inspektorat sehingga tidak ada kongkalikong atas hasil review,” tegasnya

Jasmono Tepis

Terpisah, Inspektur Daerah Ma­luku, Jasmono menepis adanya informasi terkait tidak adanya pemeriksaan fisik saat melakukan review utang pemprov.

Jasmono mengungkapkan, review utang Pemprov Maluku terhadap pihak ketiga dilakukan berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Ke­uangan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Me­lam­paui Tahun Anggaran.

Dikatakan, dalam ketentuan itu ditegaskan pelaksanaan pembaya­ran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai peraturan perundang undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melam­paui Tahun Anggaran, harus dilaku­kan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai ketentuan.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, Inspektorat telah melakukan review terhadap hutang Pemda kepada pihak ketiga pada tahun 2024 se­besar 72,9 miliar rupiah,” ucap Jas­mono kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (5/8).

Review kata Jasmono, dilakukan terhadap 301 paket pekerjaan sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 92 Tahun 2025 tentang Pene­tapan Besaran Hutang Pemerintah Provinsi Maluku kepada pihak Ketiga Tahun 2024.

Jasmono menegaskan, review dilaksanakan mengacu pada standar review APIP dengan melakukan pemeriksaan tidak hanya pada dokumen dan bukti bukti secara administratif, tetapi juga melalui observasi di lapangan atau peme­riksaan fisik pekerjaan serta konfir­masi dan expose teknis dengan OPD terkait.

“Tidak benar jika Inspektorat dalam pelaksanaan review tidak melakukan pemeriksaan fisik,” ucap Jasmono.

Menurutnya, sampai dengan saat ini Inspektorat telah melakukan review mencapai 87, 04 persen dari total utang Pemprov Provinsi ke­pada pihak ketiga, atau terhadap 261 dari 301 paket dengan nilai utang yang telah direview  sebesar 63,5 Milliar dari 72,9 miliar.

Sementara sisanya masih dalam proses review dan menunggu ke­leng­kapan dokumen dari OPD terkait.

Ditanya terkait dengan jumlah paket pekerjaan yang telah diba­yarkan, Jasmono menolak berko­mentar dengan alasan bukan menjadi kewenangan.

Jasmono juga memastikan semua hasil review utang pihak ketiga dilaporkan kepada gubernur.

Diduga

Seperti diberitakan sebelumnya, Ins­pektorat Maluku diduga mela­ku­kan reviuw utang pihak ketiga sebesar 72 miliar yang tersebar pada puluhan Organisasi Perangkat Dae­rah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tanpa pemeriksaan fisik.

Pemerintah Provinsi Maluku, pada Tahun Anggaran  2024 menyisahkan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp72.978.355.987,00, atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100 persen

Mekanisme pembayaran atas utang pihak ketiga ini, sesuai Pera­turan Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2025, telah sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Penge­lolaan Keuangan Daerah, namun untuk kelengkapan dokumen per­min­taan pencairan dana, sebelum­nya harus didukung dengan Lapo­ran Hasil Pemeriksaan atau reviuw Inspektorat atas pekerjaan-peker­jaan pihak ketiga tersebut.

Demikian diungkapkan sumber di Pemprov Maluku kepada Siwalima, Senin (4/8).

Kata sumber yang meminta namanya tak dikorankan ini, hasil pemeriksaan atau review Inspektort tersebut tentunya menjadi jaminan utama bagi Badan Pengelola Ke­uangan Daerah (BPKAD) mener­bitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pekerjaan utang tersebut dan atas usulan permo­honan pencairan oleh dinas-dinas terkait di lingkup Pemprov Maluku.

Pada prinsipnya, pembayaran atau penyelesaian hutang daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan dapat dilakukan sekaligus dalam tahun anggaran 2025 atau bertahap dalam beberapa tahun. Namun kondisi saat ini, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menginginkan semua utang-utang pihak etiga tersebut dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2025.

Niat baik dan komitmen Gubernur Maluku ini, harusnya menjadi acuan dan dasar bagi Inspektorat dalam me­lakukan pengendalian dan peng­awasan terhadap penyelesaian utang-utang Tahun Anggaran 2024 tersebut, dengan memastikan seca­ra baik dan benar dasar dokumen pengakuan utang dan nilai hutang perangkat daerah kepada pihak ketiga dapat diyakini kebenarnya dan dapat dipertangungjawabkan sesuai kondisi real dilapangan.

Namun diduga proses pemerik­saan fisik tidak dilakukan dan diduga terjadi persengkokolan antara pihak ketiga dan oknum-oknum pejabat di Inspektorat Maluku.(S-20/S-26)