AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD ProÂvinsi Maluku mengkriÂtisi pengguna nama GuÂbernur Maluku, Murad Ismail pada masjid yang berada di asrama haji, Waiheru.
Masjid dengan nama Ismail Murad tersebut resmikan SeÂlasa (13/6) bertepatan dengan pelepasan 1. 125 jamaah haji asal Maluku.
Awalnya, anggota KoÂmisi IV DPRD ProÂvinsi Maluku, Andi MuÂnaswir secara teÂrang-terangan memperÂtanyaÂkan kaitan antara pembanguÂnan dengan penggunaan naÂma Gubernur pada masjid itu.
âPak Kakanwil sedikit meÂngÂkonfimasi soal undangan yang kami terima bahwa besok peresmian Masjid Ismail Murad. Yang ingin saya tanyakan, apa gubernur punya dana pribadi untuk pembiayaan pembaÂnguÂnan tersebut sehingga pakai nama dia ?,â ungkap Munaswir dalam rapat kerja bersama Kanwil Kemenag Maluku dan Kepala Biro Kesra Provinsi Maluku, Senin (12/6) kemarin.
Menurutnya, jika pembangunan masjid tersebut dengan mengguÂnakan uang pribadi Gubernur MaÂluku maka tidak menjadi masalah, tetapi kalau ada uang daerah disitu maka harus dikaji kembali.
Sebab, ditakutkan ketika Gubernur Maluku yang saat ini menjabat seÂlesai maka nama masjid tersebut akan diubah seperti yang terjadi pada beberapa daerah di Maluku
âKalau tidak salah pembangunan masjid ini semenjak awal tahun 2021. Makanya kita ingin tahu ada tidak uang daerah disitu, jangan sampai dinamakan gubernur saat ini nanti saat sudah selesai diganti lagi, kan di Masohi juga pernah terjadi,â bebernya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin juga menaÂnyakan terkait dengan penggunaan nama Murad Ismail pada fasilitas umum seperti masjid.
âSoal nama ini apakan sudah minta izin ke Kemenag ? tapi yang pasti ada tidak anggaran daerah yang diÂguÂnakan untuk pembangunan masÂjid ini, sampai-sampai menggunakan nama gubernur,â kesalnya.
Rovik juga mempertanyakan meÂkanisme pemberian dana hibah untuk pembangunan masjid asrama haji Waiheru, sebab pihaknya tidak menginginkan kedepan terjadi maÂsalah apalagi menyangkut pembaÂngunan rumah ibadah.
âSatu lagi soal anggaran hibah diserahkan ke siapa, apakah diterima kanwil atau panitia pembangunan masjid. Ini menyangkut nama rumah ibadah makanya kita tidak mengÂinginÂkan adanya klaim kalau saya yang bikin, saya yang bangun dan lain-lain. Sebab kita kadang dibutaÂkan dengan kepentingan kekuasaan akibatnya kita tidak bisa melihat mana efeknya yang lebih besar,â ucapnya.
Merespon pernyataan wakil rakÂyat, Kepala Kantor Wilayah KemenÂterian Agama Provinsi Maluku, M Yamin menjelaskan, asrama haji itu secara struktur berapa di bawah Kanwil Agama, tetapi untuk pengeÂlolaannya, diserahkan kepada Badan Pengelola Asrama Haji.
âKalau soal anggaran itu langÂsung ke BPAH jadi kita tidak tahu, tapi yang pasti masjid itu dibangun sejak tahun 2021, waktu itu saya masih menjadi Kabid Haji dan Kakanwil masih Pak Jamaludin Bugis,â tegas Yamin.
Jawab Kakanwil Agama tersebut disambut oleh Kepala Biro Kesra Setda Maluku A Muhamad. Ia meÂngaku untuk pembangunan masjid, Pemprov Maluku telah mengaloÂkasikan dana hibah sebesar 1,5 miliar pada tahun 2021 dan belum ada penambahan.
âSetahu saya kita hibah baru satu kali sebesar 1.5 miliar untuk pembaÂngunan masjid di asrama haji WaiÂheru. Kalau ditanya soal sumbangan lain saya tidak tahu dari mana saja yang membantu pembangunan terÂsebut,â jelasnya.
Mendengar jawaban tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary pun mengingatkan jika DPRD tidak bermaksud untuk menghambat pembangunan rumah ibadah, namun pemberian nama harus dikaji sebaik mungkin.
Hal ini berkaitan dengan tahun politik yang nantinya dapat disalahÂartikan oleh pihak-pihak tertentu.
âKita tidak menghambat pembaÂnguÂnan rumah ibadah tapi kita harus tahu anggaran dari mana biar kalau ada yang klaim kita juga bisa samÂpaikan kalau ada uang daerah untuk membangun Masjid itu,â tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail saat meresmikan masjid Ismail Murad, Selasa (13/6) menjelaskan anggaran 1.5 miliar yang bersumber dari APBD tidak akan mampu untuk menyelesaikan masjid dengan daya tampung 450 jemaâah .
âDana 1.5 miliar yang diberikan daerah hanya cukup untuk bikin talud sama kikis gunung udah habis, makanya tahun lalu saya janji harus selesai waktu satu tahun, maka kontraktor panggil untuk membaÂngun,â bebernya. (S-20)