AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku didesak segera menyerahkan rekomendasi pengusutan persoalan Pasar Mardika ke aparat penegak hukum.
Akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu menyambut baik ketegasan DPRD dengan mengeluarkan rekoÂmendasi guna melakukan penataan terhadap pengelolaan Pasar MarÂdika.
Namun, rekomendasi tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata dari DPRD untuk menyerahkan rekoÂmendasi agar ditindaklanjuti oleh kejaksaan maupun kepolisian.
âBagi kami ini langkah baik untuk mengusut persoalan di Pasar MarÂdika tapi harus ada langkah cepat untuk menyerahkan rekomendasi itu,â ujar Pellu kepada Siwalima meÂlalui telepon selulernya, Kamis (21/12).
Menurutnya, walaupun rekomenÂdasi telah dikeluarkan DPRD berÂdasarkan hasil kerja Pansus, tetapi jika tidak diserahkan resmi kepada penegak hukum maka sia-sia kerja yang telah dilakukan pansus.
Apalagi tinggal beberapa hari lagi Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Nataniel Orno meletakkan jabatan maka proÂses pengusulan sudah harus dilakukan.
âIntinya rekomendasi itu harus segera diserahkan sebelum GuberÂnur dan Wakil Gubernur meletakan jabatan,â ujarnya.
Pellu juga berharap, kejaksaan dan kepolisian dapat lebih responsif dengan menindaklanjuti rekomenÂdasi yang telah diserahkan dalam rangka mengusut tuntas pengeloÂlaan Pasar Mardika.
Sementara itu, Praktisi Hukum Munir Kairoti mengatakan, DPRD Provinsi Maluku merupakan repreÂsentasi rakyat artinya, jika melalui mekanisme DPRD menemukan adaÂnya dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan Pasar Mardika maka harus tindaklanjuti.
DPRD kata Kairoti harus segera menyerahkan rekomendasi agar segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahaÂpan dan mekanisme.
DPRD itu representasi dari rakyat kalau memang ada pelanggaran hukum dalam arti menyangkut masalah pengelolaan Pasar Mardika, maka oleh kejaksaan dan kepolisian harus ditindaklanjuti,â ucap Kairoti melalui telepon selulernya kepada Siwalima, Kamis (21/12).
Dijelaskan, persoalan benar atau tidak dugaan Pansus menjadi perÂsoalan belakangan tetap proses peÂnyelidikan harus dilakukan penegak hukum.
âRekomendasi itu harus segera diserahkan agar secepatnya ditinÂdakÂlanjutinya dan atau memang suÂdah cukup bukti maka dapat ditingÂkatkan menjadi penyidikan. Artinya kejaksaan harus menaruh atensi khusus terhadap rekomendasi DPÂRD itu,â tuturnya.
Usut Pasar Mardika
Aparat penegak hukum dipersiÂlahkan untuk membongkar berbagai masalah yang terjadi di Pasar MarÂdika, Ambon.
DPRD Maluku secara resmi telah merekomendasikan masalah Pasar Mardika, untuk diusut aparat peneÂgak hukum baik kejaksaan, kepoÂlisian maupun komisi pemberanÂtasan korupsi.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Maluku, Benhur George WaÂtuÂbun dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Rabu (20/12).
âPrinsipnya dalam waktu dekat secara resmi kita akan teruskan rekomendasi DPRD tentang Pasar Mardika ini kepada kepolisian, Kejaksaan Tinggi Maluku dan KPK di Jakarta,â tegas Watubun.
Dijelaskan, sekalipun telah memasuki penghujung tahun 2023, tetapi DPRD tetap berkomitmen untuk segera menyerahkan rekoÂmenÂdasi mengingat, 31 Desember 2023 mendatang Gubernur dan Wakil Gubernur akan meletakkan jaÂbatannya.
Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan dusta diantara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku, dengan munculnya narasi yang terbangun seolah-olah ada fitnah jika rekomendasi diserahkan pada awal tahun 2024.
âAwal tahun 2024 mendatang kita sudah berhadapan dengan kepeÂmimpinan yang baru di Provinsi Maluku yaitu, pejabat gubernur sehingga tidak boleh persoalan ini ditinggalkan oleh Gubernur Dan Wakil Gubernur saat ini,â jelasnya.
Watubun berharap rekomendasi yang nantinya diserahkan ke aparat penegak hukum dapat ditindak lanÂjuti dengan proses hukum. (S-20)