AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Pusat diminta untuk meninjau ulang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Permintaan ini disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur George WaÂtubun, menanggapi serius penunÂdaan pengangkatanCPNS dan PPPK oleh Pemerintah Pusat.
âDemi keamanan dan stabilitas politik negara ini, tidak berlebihan jika saya minta Presiden, sebagai keÂpala negara dan kepala pemeÂrintahan, untuk meninjau ulang kebijakan penundaan ini. Ini murni demi kepentingan rakyat kita,â ujar Benhur saat diwawancarai wartaÂwan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (12/3).
Benhur menegaskan, proses menuju pengangkatan CPNS dan PPPK bukanlah hal yang baru dimulai, melainkan sudah berlangÂsung sejak beberapa tahun terÂakhir.
Namun, ketidakpastian yang terus berlanjut, termasuk penundaan taÂhun ini dinilai sangat mempengaruhi kondisi sosial-politik dan psikologis masyarakat.
âDinamika politik bergerak cepat. Kebijakan ini seharusnya bisa menjawab suasana kebatinan rakyat yang menunggu kepastian,â kataÂnya.
Ia juga menyoroti nasib para tenaga kontrak yang hingga kini belum menerima honor karena status mereka yang masih mengÂgantung.
Banyak dari mereka, kata BGW (sapaan akrab), masih menanti kejeÂlasan status mereka yang sebelumÂnya sudah diakomodasi dalam skeÂma CPNS dan PPPK oleh pemerintah.
âIni mendesak, Presiden bisa melihat ini sebagai hal yang sangat penting, tidak hanya memprioritasÂkan hal lain. Ini tentang kepastian hidup rakyat,â ucapnya. (S-26)