NAMLEA, Siwalimanews –Â Aksi penolakan untuk dicalonÂkan Djalaludin Salampessy maÂsih terus berlanjut di DPRD MaÂluku.
Untuk ketiga kalinya OKP Cipayung meneriakan di Gedung DPRD Buru agar lembaga legisÂlatif tersebut tidak mengusulkan nama Djalaludin Salampessy sebagai Penjabat Bupati Buru periode 2023-2024.
Hal ini sampaikan OKP CipaÂyung yang terdiri dari HMI Cabang Namlea, GMNi dan PMII saat demo di Kantor DPRD Buru, Selasa (4/4) sore. Karena dinilai gagal memimpin daerah itu.
Para pendemo satu persatu menyampaikan orasi dan menyaÂtaÂkan kedatangan mereka untuk mengingatkan 25 wakil rakyat tidak lagi mengakomodir DjalaÂludin Salampessy.
Para pendemo juga membagi butir tuntutan tiga halaman yang ikut mengupas kegagalan DjalaÂludin memimpin daerah itu. âSudah cukup orang luar, apaÂlagi saudara Djalaludin SalamÂpessy, â lantang seorang orator.
Dalam pernyataannya, di situ disebutkan mencermati surat dari Kementerian Dalam Negeri keÂpada DPRD Kabupaten Buru No.100.213 1773 9J, perihal pengÂusulan nama Calon Penjabat BuÂpati pada tanggal 27 Maret 2023, maka Aliansi Pemuda dan CipaÂyung Kabupaten Buru merasa bahwa ini merupakan angin segar yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh DPRD KabupaÂten Buru.
Di tahun 2022 tersebut, DPRD Kabupaten Buru tidak diberikan kesempatan oleh Mendagri untuk mengusulkan nama Pejabat BuÂpati Buru. Namun hari ini ruang itu begitu terbuka lebar dengan dikiÂrimkan surat yang telah disebutkan diatas tadi.
Maka lewat kesempatan yang cukup luar biasa ini, Aliansi PeÂmuda dan OKP Cipayung meminta DPRD Kabupaten Buru untuk bisa memanfaatkan kesempatan deÂngan mengusulkan putra-putra terÂbaik Kabupaten Buru untuk menÂjabat serta memimpin daerah ini.
Kemudian diminta dengan teÂgas kepada DPRD Kabupaten Buru untuk tidak lagi mengusulkan Djalaludin Salampessy sebagai Penjabat Bupati Buru tahun 2023-2024. Ini merupakan kesempatan unÂtuk anak daerah memimpin daeÂrahnya sendiri, DPRD jangan jadi penghianat untuk rakyatnya sendiri yaitu, Rakyat Kabupaten Buru, âkata Ketua GMNI, Taufik Fanolong.
Lebih lanjut dikatakan, biarlah nanti Djalaludin Salampessy diÂusulÂkan di provinsi lewat Gubernur Maluku, sebab Gubernur Maluku puÂnya kewenangan yang sama peÂrihal mengusulkan nama Penjabat Kabupaten Buru.
Para pendemo tetap menolak dengan sangat Ttgas Jalaludin SaÂlampessy untuk diusulkan menjadi Penjabat Bupati Buru lewat DPRD Kabupaten Buru.
Penolakan ini bukan merupakan sikap sektarian atau suatu sikap politik identitas, melainkan penoÂlakan berdasar kinerja selama satu tahun Djalaludin Salampessy memimpin daerah Kabupaten Buru.
âDalam tugasnya sebagai penÂjabat Bupati Buru selama satu tahun ini, kami nilai tidak ada peÂrubahan ke arah yang lebih baik malah daerah ini semakin semÂraut. Banyak persoalan yang kemudian tidak terselesaikan bahkan menimbulkan banyak perÂsoalan baru, sehingga Djalaludin Salampessy ini pernah diwarning oleh DPRD, dengan meminta MenÂdagri mengevaluasinya, bahkan DPRD pernah memberikan raport merah kepadanya. Sehingga kami menarik sebuah kesimpulan bahÂwa Saudara Djalaludin SalamÂpessy dinilai gagal total memimpin Kabupaten Buru sebagai Penjabat Bupati Buru, âsuarakan Taufik dkk.
Dipaparkan, bahwa Selama hamÂÂpir satu tahun Djalaludin SaÂlamÂpessy memimpin KabupaÂten Buru, ia dinilai anti kritik, ruang-ruang kritik secara publik terkesan dibatasi.
Banyak aksi mahasiswa yang kemudian bukan ditanggapi untuk dievaluasi dan diselesaikan, malah terkesan membenarkan dirinya dln lari dari kritikan.
âTerlihat dari setiap aksi yang dilaksanakan oleh aktivis, beliau bukan menanggapi dengan memÂberikan jawaban melainkan beliau lebih sering menceritakan CV atau biografinya kepada masa aksi, â cibir mereka.
Berbagai persoalan yang keÂmudian sampai hari ini belum terselesaikan diantaranya, TunjaÂngan Penghasilan Pegawai (TPP) kurang lebih saat ini masuk 8 Bulan, PTT honorer yang diruÂmahÂkan, bahkan mereka yang diruÂmahkan ada yang gajinya belum terbayarkan, ADD triwulan 4 Tahun 2022 serta Tambahan PenghasiÂlan guru yang kurang lebih 8 bulan.
Berikutnya, pelaksaan PemiliÂhan Kepala Desa serentak gelomÂbang II, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lainnya. Dan yang terbaru, Penjabat Bupati Buru ikut nimbrung dan berstatement mendukung salah satu Raja PeÂtuanan Negeri Kayeli.
âItu merupakan langkah yang salah, seorang penjabat bupati haÂrusnya bersikap negarawan, kalau ada konflik horizontal maka langkah yang tepat adalah, beliau berdiri di tengah dan bila perlu menjadi mediator terbaik dalam upaya menyelesaikan persoalan horizontal tersebut, bukan malah ikut nimbrung dan kemudian mengakui satu pihak sementara pihak yang lain tidak di akui. Sebab, akibat dari ikut nimbrungnya beliau menciptakan polemik, kegaduhan dan menimbulkan pertikaian horizontal itu semakin berkepanÂjangan,â tuduh pendemo.
Dari akumulasi semua persoaÂlan yang terjadi itu pendemo meminta DPRD Kabupaten Buru, Gubernur Maluku dan Mendagri untuk bisa menjadikan itu semua bahan pertimÂbangan untuk tidak mengusulkan atau menetapkan Djalaludin SalamÂpessy sebagai Penjabat Bupati Buru Tahun 2023-2024. (S-15)