SIWALIMA.id > Berita
Demo, OKP-LSM Desak Kejati Usut Pungli di BPN
Daerah | Jumat, 9 Mei 2025 pukul 22:53 WIT

AMBON, Siwalimanews – Puluhan pemuda yang tergabung dalam LSM dan OKP mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku mengusut dugaan korupsi berupa pungutan liar (pungli) yang terjadi di Badan Pertana­han Kota Ambon.

Desakan itu disampai­kan oleh puluhan pemuda dan mahasiswa yang ter­ga­bung dalam Lembaga Nanaku Maluku, Gema­pera, Perhimpunan Ma­ha­siswa Maluku serta beberapa LSM dan OKP lainnya, dalam aksi demo yang berlangsung di depan Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (8/5)

Suparmin Nurlette salah satu orator dalam aksi demo itu meng­ungkapkan, masalah tanah meru­pakan masalah serius yang me­nyangkut kepentingan Masyarakat, sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3.

“Namun, fakta dilapangan justru berkata lain. Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon yang ber­tugas melayani administrasi per­tanahan di tingkat kota, seperti pendaftaran tanah, pengukuran, dan pemetaan yang fungsi uta­manya meliputi pelayanan serti­fikasi tanah, pemetaan tanah, dan penyelesaian sengketa perta­nahan tidak dilakukan sebagai­mana mestinya, “ungkapnya.

Dalam melaksanakan tugas ada oknum-oknum BPN yang dalam dugaan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dugaan penyalahgu­naan kewenangan sampai pada dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di BPN Kota Ambon.

“Mulai dari dugaan penyalah­gu­naan kewenangan dengan mem­perjual belikan tanah yang dikuasai oleh negara dengan melakukan pemberian hak dan melakukan penggandaan sertifikat diatas tanah yang dikuasai oleh negara, tepatnya disepanjang jalan Jen­deral Soedirman Kecamatan Siri­mau Kota Ambon dan Asrama Haji Waiheru, “tuturnya.

Hal itu, kata Nurleyye bertentangan dengan  peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Penggandaan sertifikat yang memuat sanksi pidana, sehingga harus dipidanakan.

Salah satu orator lainnya juga menuturkan bahwa dugaan pungli dengan mematok biaya pengukuran tanah, biaya pemeriksaan tanah yang sangat fantastis di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010.

“Ada dugaan kasus pemecahan 300 sertifikat didalah satu perumahan elit dengan harga Rp 5 juta per sertifikat. Hal ini dilakukan oleh oknum-oknum BPN yang tentunya memberikan citra buruk bagi pemerintah, “tegasnya.

Untuk itu, ia mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku segera mengusut hal ini karena sangat merugikan masyarakat luas.

Setekah melakukan aksi demo, pihak Kejati Maluku menerima tuntutan tersebut dan nantinya aspirasi dari para pendemo akan disampaikan kepada pimpinan.

“Kata terima tuntutannya dan akan disampaikan kepada pimpinan, “kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada para pendemo. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps