AMBON, Siwalimanews – Puluhan pemuda yang tergabung dalam LSM dan OKP mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku mengusut dugaan korupsi berupa pungutan liar (pungli) yang terjadi di Badan PertanaÂhan Kota Ambon.
Desakan itu disampaiÂkan oleh puluhan pemuda dan mahasiswa yang terÂgaÂbung dalam Lembaga Nanaku Maluku, GemaÂpera, Perhimpunan MaÂhaÂsiswa Maluku serta beberapa LSM dan OKP lainnya, dalam aksi demo yang berlangsung di depan Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (8/5)
Suparmin Nurlette salah satu orator dalam aksi demo itu mengÂungkapkan, masalah tanah meruÂpakan masalah serius yang meÂnyangkut kepentingan Masyarakat, sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3.
âNamun, fakta dilapangan justru berkata lain. Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon yang berÂtugas melayani administrasi perÂtanahan di tingkat kota, seperti pendaftaran tanah, pengukuran, dan pemetaan yang fungsi utaÂmanya meliputi pelayanan sertiÂfikasi tanah, pemetaan tanah, dan penyelesaian sengketa pertaÂnahan tidak dilakukan sebagaiÂmana mestinya, âungkapnya.
Dalam melaksanakan tugas ada oknum-oknum BPN yang dalam dugaan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dugaan penyalahguÂnaan kewenangan sampai pada dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di BPN Kota Ambon.
âMulai dari dugaan penyalahÂguÂnaan kewenangan dengan memÂperjual belikan tanah yang dikuasai oleh negara dengan melakukan pemberian hak dan melakukan penggandaan sertifikat diatas tanah yang dikuasai oleh negara, tepatnya disepanjang jalan JenÂderal Soedirman Kecamatan SiriÂmau Kota Ambon dan Asrama Haji Waiheru, âtuturnya.
Hal itu, kata Nurleyye bertentangan dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Penggandaan sertifikat yang memuat sanksi pidana, sehingga harus dipidanakan.
Salah satu orator lainnya juga menuturkan bahwa dugaan pungli dengan mematok biaya pengukuran tanah, biaya pemeriksaan tanah yang sangat fantastis di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010.
âAda dugaan kasus pemecahan 300 sertifikat didalah satu perumahan elit dengan harga Rp 5 juta per sertifikat. Hal ini dilakukan oleh oknum-oknum BPN yang tentunya memberikan citra buruk bagi pemerintah, âtegasnya.
Untuk itu, ia mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku segera mengusut hal ini karena sangat merugikan masyarakat luas.
Setekah melakukan aksi demo, pihak Kejati Maluku menerima tuntutan tersebut dan nantinya aspirasi dari para pendemo akan disampaikan kepada pimpinan.
âKata terima tuntutannya dan akan disampaikan kepada pimpinan, âkata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada para pendemo. (S-29)