AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD ProÂvinsi Maluku kembali mendesak Gubernur MaÂluku, Murad Ismail untuk mencopot DirekÂtur RS Haulussy, NazaÂruddin lantaran tidak mampu menyelesaikan seguÂdang permasalahan di rumah sakit tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, RoÂvik Akbar Afifuddin mengungkapkan, satu-satunya solusi terbaik untuk mengembalikan citra RS Haulussy di mata publik hanya dengan pencopotan direktur.
Rovik mengungkapkan, perÂsoalan pembayaran hak dokter dan tenaga kesehatan di lingkungan RS Haulussy sejak awal telah menyamÂpaikan kepada Pemerintah Provinsi tetapi tidak pernah ditinÂdaklanjuti.
âSoal sekda yang sudah turun ke RS Haulussy sebenarnya DPRD suÂdah sampaikan sejak lama soal tidak dibayarkannya klaim Covid-19, itu yang menjadi pemicu masalah di RS,â ungkap Rovik.
Menurutnya, jika Direktur RS Haulussy Nazaruddin dicopot dari jabatannya, maka secara tidak langÂsung akan ada orang baru yang mampu untuk menyelesaikan persoÂalan hak-hak dokter dan nakes.
Apalagi, Direktur RS Haulussy, Nasaruddin saat ini dikabarkan seÂdangkan mengikuti seleksi untuk menjadi direktur pada salah satu rumah sakit di Indonesia, maka tidak boleh dipertahankan.
âSaya kasih informasi bahwa Direktur Haulussy ini kan sedang mengikuti tes untuk menjadi direktur di salah satu rumah sakit di Indonesia, artinya orang sudah tidak berniat di Maluku lagi, jadi dicopot saja,â tegas Rovik.
Dia menambahkan, jika direktur tidak diganti maka persoalan di RS akan terus terjadi sehingga Sekda Maluku harus secepatnya menyamÂpaikan pertimbangan kepada guÂbernur untuk mengganti dengan orang yang memiliki niat untuk membangun RS.
Sekda Perintah Bayar
Sekretaris Daerah Provinsi MaÂluku, Sadli Ie mengatakan, PemerinÂtah Provinsi Maluku bersama direkÂtur dan komite medik telah melaÂkukan kesepakatan dengan memeÂnuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
âTerkait dengan pembayaran jasa tenaga kesehatan, tadi telah diseÂpakati akan dituntaskan secara bertahap dengan memenuhi segala persyaratan normatif yang diperÂsyaratkan,â ujar Sekda usai melaÂkukan sidak di RS Haulussy, Senin (31/7)
Sekda mengungkapkan, sesuai dengan pengakuan direktur bahwa terdapat kendala dalam proses peÂnginputan data dikarenakan minimÂnya tenaga komputer.
Terhadap kendala tersebut, PemeÂrintah Provinsi Maluku melalui inspektorat akan membantu tenaga komputer untuk mempercepat admiÂniÂstrasi agar jasa segera dibayarkan.
Sementara menyangkut dengan batas waktu, lanjut Sekda, ini menÂjadi perdebatan sebab jika ditetapÂkan batas batas waktu akan berÂbenÂturan dengan normatif administrasi yang akhirnya menjadi masalah lagi.
Kendati begitu, Sekda menegasÂkan, pihaknya konsen dan menaruh perhatian serius terhadap hak teÂnaga kesehatan sebab tenaga kesehatan telah menjadi kewajiban maka pembayaran harus dilakukan.
âKarena itu kewajiban mereka telah dilakukan maka haknya harus dibayarkan,â tegas Sekda.
Sekda juga memastikan telah mendengar semua persoalan yang disampaikan dan akan dijadikan bahan evaluasi bagi pengembangan RS Haulussy kedepan.
âSudah ini baru dengar, makanya kita duduk bareng untuk menyeÂlesaikan persoalan ini akan ditangani dan kedepannya akan dievaluasi,â paparnya.
Janji Segera Bayar
Terpisah, Direktur RS Haulussy, Nazaruddin berjanji akan membayar jasa dokter spesialis yang selama ini belum dibayarkan.
Direktur mengaku bingung deÂngan sikap sejumlah dokter spesialis yang melakukan aksi mogok kerja, padahal pihaknya telah bersepakat untuk melakukan pembayaran.
âKalau dibilang kita tidak bayar kapan kita tidak bayar, orang kita sudah janji, bayar cuma lagi proses cuma kan banyak orang,â ujar Nazarudin kepada Siwalima melaui pesan whatsappnya, Senin (31/8).
Menurutnya, persoalan ini telah difasilitasi oleh Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan disepakati agar manajemen RS Haulussy melaÂkukan pembayaran.
Pasca kesepakatan tersebut, manajemen kini tengah berproses untuk menghitung besaran jasa dokter spesialis, namun belum sempat dibayarkan dokter spesialis memilih mogok kerja.
Nazaruddin berjanji akan melaÂkukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama yakni untuk tahun 2020. (S-20)