AMBON, Siwalimanews – Pemerintah resmi menutup opeÂrasional PT Spice Island Maluku (SIM) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, lantaran diduga kuat ada yang diincar oleh PT SIM di bumi Saka Mese Nusa seÂlain beroperasi di sektor perÂtaÂnian.
Pengoperasian PT SIM milik peÂngusaha asal Makassar tersebut, diÂtutup diduga kuat karena persoalan lahan dengan warga setempat.
Menilai kebijakan yang diambil Pemkab SBB, anggota Komisi I DPRD Maluku dari daerah pemilihan SBB, Ismail Marasabessy angkat suara.
Ia meminta Pemkab SBB memikirÂkan lagi penutupan PT SIM karena dampaknya langsung ke masyaÂraÂkat.
âPenutupan total aktivitas PT SIM akan memicu gelombang peÂngangÂguran karena mayoritas tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat,â ujarnya kepada warÂtawan di kantornya, Senin (21/7).
Ia menyebut, PT SIM ikut berÂkontribusi menyumbang penghasiÂlan bagi daerah lewat pajak galian C.
âKeputusan Bupati memang berÂpijak pada aspirasi masyarakat di tiga dusun, yaitu Negeri Kawa dan Negeri Eti,â terangnya.
Tidak ingin perusahaan ini hilang dari bumi saka mese nusa, ia kembali berharap agar pemerintah memikirÂkan kembali nasib para pekerja local.
âNasib ratusan pekerja lokal juga mesti menjadi pertimbangan. Tanpa perusahaan seperti PT SIM, PAD SBB akan semakin terbatas,â ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemkab SBB tidak hanya mengÂandalkan kebijakan penutupan, melainkan membuka ruang dialog untuk mencari solusi bersama.
âSaya mendorong bupati untuk duduk bersama pihak perusahaan dan masyarakat guna mencari solusi. Penghentian total seharusÂnya menjadi opsi terakhir, bukan pilihan utama,â ujarnya.
Ia juga mengingatkan, ketiadaan investasi swasta seperti PT SIM di wilayah SBB hanya akan menyulitÂkan daerah dalam membiayai pemÂbangunan dan pelayanan publik.
âKalau tidak ada perusahaan seÂperti ini, dari mana kita bisa berharap PAD? Kita semua tahu PAD SBB tergolong kecil dan investor yang patuh aturan semestinya tidak serta merta disingkirkan,â kesalnya.
Forma-Poperespo Ngadu
Sebelumnya diberitakan, warga Dusun Kawa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumat (3/11) menÂdatangi DPRD Maluku dan melaporÂkan PT Spice Island Maluku laÂnÂtaran perusahaan melakukan penyeÂroÂbotan lahan milik warga.
Kedatangan warga Dusun Kawan ini diwaliki Forum Masyarakat Pulau Osi, Pelita Jaya, Resetlemen Pulau Osi dan Pohon Batu untuk Keadilan (Forma-Poperespo)
Koordinator Forma-Poperespo Mizwar Tomagola menjelaskan pembangunan perkebunan budiÂdaya Pisang Abaka oleh PT SIM telah meresahkan warga setempat.
âMasuknya PT SIM ke Dusun Kawa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan berbagai persoÂalan karena secara sepihak peruÂsaÂhaan telah melakukan penyerobotan lahan dengan menggusur lahan dan kebun milik warga,â ungkap Mizwar.
Mizwar pun berharap DPRD dapat menyikapi persoalan tersebut agar ada solusi bagi masyarakat di Pulau Osi, Pelita Jaya, Resetlemen Pulau Osi dan Pohon Batu.
Merespon aspirasi Forma-PopeÂrespo, Wakil Ketua DPRD Maluku Melkiuanus Sairdekut menegaskan pentingnya mengetahui apa yang menjadi persoalan, sehingga bisa diteÂmukan solusi penyelesaian antara masyarakat bersama dengan pihak PT SIM yang melakukan inÂvesÂtigasi.
Menurut Sairdekut, semua pihak baik itu masyarakat maupun pihak perusahaan agar bisa menahan diri sehingga masukan terkait status kepemilikin shingga batas lahan dapat dicari solusi cemu kepentiÂngan bersama.
âIni rapat perdana yang tentunya akan ada rapat-rapat selanjutnya, karena itu semua pihak bisa memÂberikan penjelasan terkait masaÂlahÂnya sehingga bisa ditemukan solusi penyelesaian, demi kepentingan bersama. Sementara warga diharapÂkan dapat menyiapkan data dan bukti,â pinta Sairdekut.(S-26)