AMBON, Siwalimanews – Anggota DPD Dapil Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina menyebut dengan keterbatasan yang ada Polda Maluku telah menunjukkan kerja nyata yang luar biasa.
âDengan segala keterbatasan, mereka tetap mampu menjaga stabilitas dan membangun kepercayaan publik,â kata Bisri saat melakukan silaturahmi dengan Kapolda Irjen Eddy Sumitro Tambunan yang didampingi Wakapolda Brigjen Imam Thobroni bersama sejumlah PJU, Rabu (23/7).
Pertemuan berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku dan menjadi wadah strategis memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong kemajuan pembangunan.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja jajaran Polda Maluku yang dinilai berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dan humanis, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.
Dalam pertemuan itu juga ia menyinggung isu keamanan siber, menyusul maraknya kebocoran data di ruang digital.
Kita mendorong agar pemerintah daerah dan institusi di Maluku menjalin koordinasi aktif dengan Tim Siber Polda Maluku di bawah Ditreskrimsus. Banyak kasus kebocoran data masyarakat hingga pejabat yang beredar dan diperjualbelikan secara daring,â jelasnya.
Di kesempatan itu juga, ia melaporkan keterlibatannya dalam tim perumus RUU masyarakat hukum adat di DPD.
Menurutnya, pendekatan terhadap masyarakat adat harus mencakup keseimbangan antara pemenuhan hak dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan.
âKami tengah membangun dialog dengan akademisi dan Majelis Latupati. Masyarakat hukum adat harus dilibatkan secara utuh dalam pembanguÂnan, tidak hanya sebagai penerima hak, tapi juga mitra dalam investasi dan program pemerintah,â ungkapnya.
Sementara Kapolda Maluku menyambut baik diskusi dan masukan dari senator DPD tersebut.
Ia menekankan keberhasilan menjaga keamanan di Maluku merupakan buah dari kerja sama lintas sektor, termasuk aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat sipil.
âTugas polisi itu dilematik. Di satu sisi kami pelayan masyarakat, disisi lain penegak hukum. Maka profesionalitas dan keadilan harus menjadi prinsip utama kami,â tegas Kapolda.
Terkait isu digital, Kapolda menyatakan Maluku masih relatif aman dari ancaman siber, namun kewaspadaan tetap menjadi prioritas.
Dalam konteks pembangunan dan investasi, Kapolda juga menekankan pentingnya mengubah stigma Maluku sebagai daerah rawan konflik, dan menggantinya dengan citra sebagai kawasan yang terbuka dan siap bersaing.
âYang kita butuhkan adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan itu, Maluku bisa tumbuh sebagai provinsi yang aman dan inklusif,â ujarnya.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memÂperkuat kolaborasi antara DPD, Polda Maluku, serta elemen pemeÂrintah dan masyarakat sipil. (S-25)