AMBON, Siwalimanews – Upaya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dana hibah pembangunan Gereja di Negeri Akoon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah resmi masuk pengadilan, setelah pihak kejaksaan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor, Senin (25/8).
Pelimpahan ini tidak hanya sebatas berkas perkara, tetapi juga sekaligus menyerahkan barang bukti dan tersangka Lodewik Wenny Tahapary yang merupakan Sekretaris Panitia Pembangunan.
Kacabjari Saparua Asmin Hamja menjelaskan, pelimpahan ini menjadi bagian dari komitmen kejaksaan untuk mempercepat proses hukum.
âPelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dilakukan hari ini agar proses persidangan dapat segera berjalan. Kami berharap, melalui jalur persidangan nanti, perbuatan tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,â jelas Hamja kepada wartawan di PN Ambon usai pelimpahan berkas.
Berdasarkan hasil penyidikan kata Hamja, dugaan penyalahgunaan dana hibah tersebut terjadi pada rentang waktu tahun anggaran 2018 hingga 2022. Dana hibah yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan fisik gereja justru disalahgunakan oleh tersangka.
Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sekitar Rp199.559.000, yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dan APBD Kabupaten Maluku Tengah.
Kasus dugaan korupsi ini, sebelumnya mencuat setelah adanya temuan terkait penggunaan dana hibah pembangunan gereja yang tidak sesuai peruntukan.
Sejak awal 2024, penyidik Cabjari Saparua telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap panitia pembangunan, bendahara, hingga pihak-pihak terkait. Dari hasil pengembangan penyidikan, jaksa kemudian menetapkan Lodewik Wenny Tahapary sebagai tersangka tunggal.
Sejumlah saksi yang pernah diperiksa, baik dari unsur panitia pembangunan maupun pejabat pemerintah daerah, menguatkan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran hibah. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk material dan progres fisik gereja justru digunakan tidak sesuai dengan rencana anggaran.
âDana hibah yang bersumber dari APBD provinsi maupun APBD Kabupaten Maluku Tengah merupakan uang negara. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Maka ketika ada penyalahgunaan, kami wajib menindaklanjutinya sesuai hukum,â tegas Hamja.(S-26)