AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon kembali melaksanakan Program Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini, menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dengan pemerintah daerah, termasuk para pimpinan OPD di lingkup Pemkot Ambon.
Dalam pertemuan yang berlangsung, Jumat (6/3) di ruang ULA Balai Kota tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan, pertanyaan, serta harapan secara langsung kepada pemerintah.
Pada kesempatan itu aspirasi disampaikan oleh warga bernama Nita terkait persoalan komite sekolah di salah satu sekolah di kawasan Nania.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fredi Tasso menjelaskan, pihaknya telah mengecek langsung informasi tersebut kepada kepala sekolah dan guru terkait.
pasalnya, permasalahan yang terjadi diduga berasal dari perbedaan pendapat diantara anggota komite sekolah.
“Menurut kepala sekolah, jika diantara anggota komite masih terjadi perselisihan maka sementara dipending dulu. Komite sebenarnya dibentuk untuk membantu sekolah, tetapi jika terjadi gesekan dengan kepala sekolah tentu akan menjadi masalah yang lebih panjang,” jelas Tasso.
Tasso menyarankan, agar persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu secara internal diantara anggota komite, sebelum kembali berkomunikasi dengan pihak sekolah.
“Kewenangan pengangkatan komite ada di sekolah. Yang terpenting adalah komunikasi harus dijaga dan jangan saling menyerang,” ucap Tasso.
Selain itu menurut Tasso, Dinas Pendidikan juga menanggapi laporan terkait persoalan di PAUD Pemanah. Pihak dinas menduga ada persoalan internal yang perlu ditelusuri lebih jauh.
“Kami akan menugaskan staf untuk mengecek langsung ke sekolah agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Tasso.
Sementara terkait bantuan laptop bagi sekolah, Tasso menyampaikan, bahwa saat ini belum tersedia anggaran di Dinas Pendidikan untuk pengadaan bantuan tersebut.
Ditempat yang sama Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon Frits Tatipikalawan juga menanggapi keluhan warga terkait bahan bangunan untuk pembangunan barak, dimana pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Luis dan juga menghubungi Pak Elvis. Beliau sudah menyanggupi untuk menyelesaikan persoalan ini. Nanti saya akan panggil Pak Elvis dan Pak Luis ke kantor untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut,” tutur Frits.
Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette menjelaskan, Program WAJAR yang digelar ini, merupakan yang ketiga pada tahun 2026. Kegiatan tersebut terdapat sekitar sembilan warga yang menyampaikan aspirasi maupun keluhan yang kemudian langsung ditanggapi oleh pimpinan OPD terkait.
Sapulette menegaskan, pentingnya koordinasi antar instansi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
Sedangkan menyangkut dengan dana hibah yang informasinya diprioritaskan hanya kepada anggota DPRD, sekot menegaskan, hal itu tidak benar, sebab dana hibah ini terbuka bagi masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan dan tersedia dalam anggaran pemerintah daerah.
“Silakan masyarakat menyampaikan proposal melalui Bagian Kesra. Sepanjang itu merupakan kebutuhan masyarakat dan anggaran memungkinkan, maka akan ditindaklanjuti,” pungkasnya.(Mg-1)
