AMBON, Siwalima.id - Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menegaskan perlunya penataan ulang organisasi perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Maluku sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pemerintahan daerah.
Benhur menekankan, kebijakan perampingan OPD tidak semata-mata bertujuan mengurangi jumlah lembaga, melainkan membangun sistem birokrasi yang lebih efektif dengan mengedepankan prinsip efisiensi fungsi.
“Inti dari perampingan itu adalah bagaimana kerja pemerintahan bisa berjalan maksimal. Struktur boleh ramping, tapi fungsinya harus kuat dan berjalan optimal, seperti yang pernah kita terapkan sebelumnya,” ungkap Benhur saat ditemui di Baileo Rakyat, Senin (19/1).
Ia membandingkan dengan sejumlah daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal besar, namun tetap mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif dengan jumlah OPD yang terbatas, seperti Bali dan Sulawesi Selatan.
“Daerah dengan pendapatan tinggi saja tidak harus memiliki OPD yang banyak untuk bekerja dengan baik,” ujarnya.
Benhur berharap Pemerintah Provinsi Maluku melakukan kajian mendalam dan terukur sebelum melakukan penataan OPD, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
“Tubuh OPD di daerah ini harus dirampingkan dan dibuat lebih efisien. Jangan sampai meniru pemerintah pusat yang kementeriannya banyak, tetapi efektivitas kerjanya masih dipertanyakan,” tegasnya.(S-26)
