AMBON, Siwalimanews – Pencoretan program strategis nasional Ambon New Port terus mendapat sorotan, setelah DPRD dan pihak lain, kini mahasiswa angkat suara.
Mereka menilai kalau selama ini pemerintah provinsi dibawa pimÂpinan Murad Ismail gagal dalam mensejahterakan rakyatnya.
Pemerintah provinsi sepertinya menyerah setelah Sekda Maluku Sadli Ie mengaku pasrah.
Koordinator Daerah BEM NusanÂtara Maluku Adam R. Rahantan yang kepada Siwalima, Selasa (8/8) mengaku proyek strategis yang mendukung Lumbung Ikan NasioÂnal, karena Pemerintah Provinsi Maluku tidak memiliki posisi tawar politik di hadapan pemerintah pusat.
Padahal LIN merupakan janji pemerintah pusat yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat melaÂkukan kunjungan kerja ke Maluku beberapa tahun kemarin.
âKetika LIN gagal dibangun telah menunjukkan kegagalannya terÂhadap masyarakat Maluku. IronisÂnya di bawah kepemimpinan GuberÂnur Murad Ismail-Orno gagal dalam mengawal proyek nasional ini,â terangnya.
Menurutnya jika kesimpulan dari pemerintah seperti itu, maka harus diingat kalau Maluku ini bukan cuma Pulau Ambon. Tetapi ada wilayah lain seperti Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang dari sisi infrastrukturnya sudah hampir memadai maka lokasinya bisa dialihkan ke sana.
Artinya pemerintah harus meÂnyiapkan rencana alternatif, dalam hal penyediaan lahan bila agenda memperjuangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ini diangÂgap penting.
Daerah lain yang juga bisa dijaÂdikan alternatif adalah Pulau Seram yang saat ini terdapat tiga kabuÂpaten.
âPemprov Maluku juga perlu memperkuat posisi lobi di tingkat pusat dan seharusnya melakukan evaluasi terhadap langkah apa yang telah ditempuh selama ini,â ingatÂnya.
Dengan pembangunan LIN yang bertujuan meningkatkan pengeÂlolaan kelautan, salah satunya menjaga ketersediaan stok sumÂberdaya ikan juga meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyaÂrakat setempat, dan mengembangÂkan perekonomian daerah dan nasional.
âMemang proyek ini tepat dibangun di Maluku, namun sekali lagi di bawah kepemimpinan GuÂbernur Murad Ismail-Orno gagal,â tegasnya lagi.
Salahkan Regulasi
Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi IV DPR-RI Saadiah Uluputty mengungkapkan regulasi menjadi penyebab dua proyek strategis nasional yakni LIN dan Ambon New Port batal dibangun di Maluku.
Hal ini disebabkan karena regulasi tidak dipegang oleh provinsi sebagai daerah otonomi, namun pemerintah pusat.
Uluputty menjelaskan LIN dan ANP berjalan namun harus dibuat regulasinya terlebih dahulu.
âDua proyek ini tidak akan terÂlaksana tanpa adanya regulasi. Sebenarnya pembangunan ANP ini kan ada di Kementerian PerhuÂbungan. Leading sektornya ada di sana tapi dia tidak terlepas dari Lumbung Ikan Nasional yang memang harus kita dorong dan siapkan grand designnya,â tegasÂnya kepada wartawan di Ambon, Jumat (4/8) seusai menjadi pemÂbicara pada seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darussalam Ambon yang bertemakan âStrategi PercepaÂtan Pembangunan Daerah Malukuâ.
Uluputty menjelaskan pula bahwa LIN harus dimulai dari adanya regulasi karena itu penting sebagai payung hukum yang akan dijadikan sebagai salah satu alasan utama untuk mengikat semua stakeholder Pemerintahan.
âKalau kita belum tuntas soal regulasi LIN maka kita tidak bisa bicara soal start atau mulai pembangunannya,â tegasnya.
Terkait regulasi, Uluputty mengaku telah menanyakan hal tersebut. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah menyampaikan bahwa sudah ada prosesnya.
âLangkahnya seperti apa sudah kita tanyakan, namun memang kita juga belum melihat secara gamblang apakah dia masuk dalam dokumen kebijakan penangkapan ikan terukur, ataukah dia terlepas dari itu?â akuinya. (S-09)