SIWALIMA.id > Berita
Batu Marmer Harus Diolah di Maluku
Daerah | Rabu, 4 Juni 2025 pukul 22:49 WIT

AMBON, Siwalimanews – DPRD meminta kepada pengelola tambang Marmer di di Desa Hulung, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, agar pengelolaan dilakukan di Maluku.

“Sebelum di jual, Marmer harus diproses menjadi barang setengah jadi sebelum keluar dari Maluku, pinta anggota DPRD Maluku Alhidayat Wajo kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/6).

Ia menyebut pengolahan batu Marmer tidak boleh berhenti pada tahap bahan mentah. Minimal, harus diproses menjadi barang setengah jadi sebelum dibawa keluar

Kalau bicara hilirisasi, maka pengolahan bahan baku harus dilakukan di Maluku.

“Jangan sampai bahan bakunya diambil dari Maluku, lalu pabrik pengolahannya justru di Surabaya dan tenaga kerja yang terserap bukan dari Maluku, disitulah kita yang rugi,” ujarnya.

Untuk itu ia menginginkan kepa­-da pemerintah terkait dengan hili­-risasi harus diwujudkan di daerah ini.

Ia menyinggung rencana besar seperti pengembangan Blok Masela yang juga harus menyertakan kepentingan lokal, termasuk dalam tenaga kerja dan dampak ekonominya.

Pembangunan pabrik pengo­lahan Marmer langsung di SBB akan memberikan manfaat besar, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

“Kalau pabriknya dibangun di SBB, otomatis penyerapan tenaga kerja dari daerah sekitar akan mening­kat signifikan. Ini juga akan mengu­rangi angka pengangguran,” jelasnya

Selama ini katanya, pekerja yang dilibatkan dalam pengambilan marmer mayoritas laki-laki. Namun, bila proses industri dilakukan di lokasi, maka perempuan juga punya kesempatan yang sama.

“Jangan sampai kita hanya jadi penonton di tanah sendiri. Ini saatnya kita pastikan sumber daya yang kita miliki, bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat Maluku,” tegasnya.

Maluku memiliki potensi batu Marmer berkualitas tinggi yang belum tergarap maksimal.

Sejumlah survei geologi meng­ungkap bahwa kawasan SBB me­nyimpan cadangan Marmer dalam jumlah besar dan dengan kualitas yang bisa bersaing secara nasional.

Tanpa fasilitas pengolahan lokal, nilai tambah komoditas ini akan tetap dinikmati oleh daerah lain. Ia mendesak pemerintah daerah agar jeli melihat peluang ini dan menjalin komunikasi serius dengan investor.

“Pemerintah daerah harus aktif. Jangan pasif menunggu. Harus ada langkah konkret bicara dengan investor agar pabriknya dibangun di sini, bukan di luar daerah,” harap­nya. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps