AMBON, Siwalimanews – DPRD meminta kepada pengelola tambang Marmer di di Desa Hulung, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, agar pengelolaan dilakukan di Maluku.
âSebelum di jual, Marmer harus diproses menjadi barang setengah jadi sebelum keluar dari Maluku, pinta anggota DPRD Maluku Alhidayat Wajo kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/6).
Ia menyebut pengolahan batu Marmer tidak boleh berhenti pada tahap bahan mentah. Minimal, harus diproses menjadi barang setengah jadi sebelum dibawa keluar
Kalau bicara hilirisasi, maka pengolahan bahan baku harus dilakukan di Maluku.
âJangan sampai bahan bakunya diambil dari Maluku, lalu pabrik pengolahannya justru di Surabaya dan tenaga kerja yang terserap bukan dari Maluku, disitulah kita yang rugi,â ujarnya.
Untuk itu ia menginginkan kepaÂ-da pemerintah terkait dengan hiliÂ-risasi harus diwujudkan di daerah ini.
Ia menyinggung rencana besar seperti pengembangan Blok Masela yang juga harus menyertakan kepentingan lokal, termasuk dalam tenaga kerja dan dampak ekonominya.
Pembangunan pabrik pengoÂlahan Marmer langsung di SBB akan memberikan manfaat besar, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.
âKalau pabriknya dibangun di SBB, otomatis penyerapan tenaga kerja dari daerah sekitar akan meningÂkat signifikan. Ini juga akan menguÂrangi angka pengangguran,â jelasnya
Selama ini katanya, pekerja yang dilibatkan dalam pengambilan marmer mayoritas laki-laki. Namun, bila proses industri dilakukan di lokasi, maka perempuan juga punya kesempatan yang sama.
âJangan sampai kita hanya jadi penonton di tanah sendiri. Ini saatnya kita pastikan sumber daya yang kita miliki, bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat Maluku,â tegasnya.
Maluku memiliki potensi batu Marmer berkualitas tinggi yang belum tergarap maksimal.
Sejumlah survei geologi mengÂungkap bahwa kawasan SBB meÂnyimpan cadangan Marmer dalam jumlah besar dan dengan kualitas yang bisa bersaing secara nasional.
Tanpa fasilitas pengolahan lokal, nilai tambah komoditas ini akan tetap dinikmati oleh daerah lain. Ia mendesak pemerintah daerah agar jeli melihat peluang ini dan menjalin komunikasi serius dengan investor.
âPemerintah daerah harus aktif. Jangan pasif menunggu. Harus ada langkah konkret bicara dengan investor agar pabriknya dibangun di sini, bukan di luar daerah,â harapÂnya. (S-26)