SIWALIMA.id > Berita
Bappenas Pastikan Pembangunan MIP Terealisasi
Daerah | Selasa, 17 Juni 2025 pukul 22:52 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kementerian Pe­renca­naan Pembangunan Na­sional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) me­mas­tikan, proyek strategis nasional berupa Maluku Integrated Port atau MIP tetap dibangun di Provinsi Ma­luku.

Kepastian ini disam­pai­kan Menteri PPN/Bappe­nas Rachmat Pambudy kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (16/6), sekaligus menja­wab keraguan masyarakat Maluku terkait realisasi proyek strategis nasional tersebut.

Gubernur Maluku Hendrik Lewe­rissa kata Pembudy, merupakan gubernur yang paling intensif berkoordinasi dengan dirinya guna merealisasikan proyek Maluku Integrated Port.

“Saya sambut semangat pak gubernur, tidak banyak gubernur yang punya semangat luar biasa seperti pak Hendrik, maka sema­ngat itu harus dijawab oleh pemerintah,” ucap Pambudy.

Menurut Pembudy, Maluku Integrated Port merupakan salah satu dari tiga proyek strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat selama lima tahun kedepan.

Karena itu, realiasi terhadap proyek strategis nasional tersebut sudah pasti berjalan sesuai de­ngan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Sudah pasti jalan karena Maluku Integrated Port merupakan pengembangan pelabuhan yang terintegrasi,” ucap Pambudy.

Dijelaskan, pelabuhan terinte­grasi sangat dibutuhkan oleh Ma­luku guna meningkatkan pertum­buhan ekonomi, sebab untuk mengembangkan potensi Maluku, maka harus dilakukan secara terintegrasi.

Masterplan Banda

Sementara itu dalam lawatannya ke Maluku, Menteri PPN/Bappenas Rachmad Pambudy juga menye­rahkan rencana induk atau mas­terplan pengembangan dan pe­nataan Banda Naira, sebagai kawasan strategis prioritas pari­wisata nasional.

Penyerahan dokumen master­plan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Le­werissa didampingi Wakil Gu­bernur Abdullah Vanath di lantai VII Kantor Gubernur, Senin (16/6).

Menurut Pambudy, Bappenas diminta untuk merencanakan pembangunan nasional melalui RPJMP 2025-2045 dan RPJMD, dimana fokus pembangunan na­sio­nal berawal dari pembangunan daerah.

Pasalnya, pembangunan nasio­nal hanya terjadi, jika pemba­ngu­nan daerah dapat terlaksana de­ngan baik, sebaliknya jika pem­bangunan daerah tidak terlaksana dengan baik, maka akan berdam­pak pada pembangunan nasional.

“Apa yang disampaikan oleh pak gubernur, bahwa kita menyiapkan masterplan pembangunan daerah, sebab kita ingin supaya kawasan Indonesia timur berkontribusi untuk pembangunan nasional,” ucap Pambudy.

Secara nasional jelas Pambudy, presiden mengarahkan supaya tumbuh ekonomi 8 persen dan kawasan Indonesia timur diha­rapkan berkontribusi 22,4 persen pada tahun 2029, sebab selama ini kawasan Indonesia timur selalu tertinggal.

Untuk itu, Bappenas mendorong mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia dengan pengembangan pusat-pusat per­tum­buhan ekonomi baru, terma­suk Banda Naira di Provinsi Ma­luku.

Alasan Banda ditetapkan men­jadi kawasan prioritas parawisata nasional, karena Banda Naira memiliki kekayaan alam, budaya dan sejarah dari potensi kelautan, perikanan dan kekayaan sejarah yang merefleksikan perjuangan panjang bangsa Indonesia.

“Banda Naira dipersiapkan men­jadi kawasan strategis pariwisata nasional, artinya bukan hanya menjadi kawasan prioritas Maluku. Rencana induk pengembangan dan penataan kawasan Banda Nai­ra dan sekitarnya ini memang untuk periode tahun 2025-2045,” tandas Pambudy.

Pambudy mengaku, walaupun pengembangan Banda Naira masuk dalam rencana jangka pan­jang, tetapi dokumen masterplan disusun sebagai upaya untuk menjawab tantangan pembangu­nan di daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pa­ngan, air, energi maupun hal-hal yang sifatnya mendasar termasuk masalah sampah.

Tak hanya itu, pengembangan dan penataan kawasan Banda Naira juga bertujuan, agar infra­struktur jalan dan akses yang sa­ngat penting untuk pengembangan pariwisata dapat dilakukan.

“Rencana induk tersebut disu­sun oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat adat di Banda sehi­ngga akan menjadi rencana bersama bukan saja pemerintah pusat,” jelas Pambudy.

Pambudy menegaskan, untuk mengimplementasikan pengem­ba­ngan dan penataan Banda Nai­ra, Pemda Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah perlu memastikan arah pembangunan daerah dalam RPJMD, RKPD dan renstra harus selaras dengan masterplan peng­embangan Banda Naira.

“Implementasi rencana ini dapat dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan semua stakeholder,” ujar Pambudy.

Ditempat yang sama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mem­berikan apresiasi kepada Menteri Bappenas Rachmat Pambudy yang telah memfasilitasi dan menyusun dokumen strategis ini dengan semangat kolaboratif dan partisipatif.

“Penyerahan dokumen master­plan ini menandai komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangu­nan ka­wasan kepulauan Benda secara terarah, terpadu dan berkelanjutan gugusan pulau indah di laut Banda,” ucap gubernur.

Gubernur berharap, rencana strategis ini dapat berjalan dengan baik, sehingga menjadi daerah ekonomi baru di kawasan timur Indonesia, sebab rencana tersebut berbasis potensi lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan konektivitas.

“Kami percaya dokumen ini tidak hanya menjadi rencana untuk pembangunan, tapi simbol kebang­kitan kawasan kepulauan sebagai bagian integral dari visi besar Indonesia emas 2045 yang tertuang dalam Asta cita maupun Sapta Cipta Lawamena,” tandas gubernur. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps