AMBON, Siwalimanews – Banyak korban jiwa berjatuhan di penambangan ilegal tanpa ijin Gunung Botak, Kabupaten Buru terjadi sejak dulu, namun pemerintah seperti menutup mata.
Setelah menjabat Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengambil langkah berani menyelamatkan lingkungan dan memberantas penambangan ilegal.
Pemerintah Provinsi Maluku berencana menghentikan aktivitas ilegal di GB yang dibiarkan terjadi sejak era eks gubernur sebelumnya Murad Ismail.
Setelah pernyataan tersebut, Bupati Buru Ikram Umasugi pasca dilantik, siap mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Maluku menertiban Peti di GB.
Ia mengaku persoalan kawasan GB telah menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat yang akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Maluku.
âKalau pak Gubernur sudah menyatakan sikap seperti itu maka sebagai Bupati kami mendukung,â tegasnya kepada wartawan di Ambon, Selasa (27/5).
Ia juga tidak keberatan jika tambang GB dikelola oleh koperasi yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) dari Kementerian ESDM.
Kalau pun dikelola oleh rakyat, maka koperasi milik masyarakat adat di Buru harus memenuhi persyaratan. Artinya kehadiran koperasi harus dilakukan secara adil.
âSoal adanya koperasi memang harus ada keadilan secara merata bagi koperasi milik masyarakat lokal juga disana,â jelasnya.
Terkait dengan koperasi masyarakat lokal yang tidak mendapatkan izin, ia memastikan pihaknya akan meninjau kembali apakah koperasi tersebut telah memenuhi syarat atau tidak.
âIzin koperasi itu kan prosesnya dimulai dari bawah. Ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nanti kita lihat apakah koperasi-koperasi masyarakat lokal itu memang sudah memenuhi syarat atau belum,â janjinya. (S-20)