AMBON, Siwalima.id - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan rapat kerja (Raker) tahun 2026 Bank Maluku-Malut akan dilaksanakan di Jakarta, 23–25 Februari mendatang.
Kegiatan besar ini baru pertama kali digelar, sejak awal bank milik daerah ini berdiri. Dua agenda utama, RUPS tahunan akan dilaksanakan di Hotel GIIA dan dilanjutkan dengan Raker dua hari berikutnya, di tempat yang sama.
Berdasarkan estimasi, jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai 50 hingga 70 orang, terdiri dari para pemegang saham, panitia, pimpinan dari 24 cabang, perwakilan divisi, serta tim dari divisi renstra dan umum.
Dengan komposisi tersebut, diperkirakan bank milik daerah itu akan menggelontorkan uang cash dalam jumlah besar, yang angkanya ditaksir lebih dari Rp 2 miliar.
Pos anggaran terbesar hampir dipastikan terserap pada tiket pesawat pulang pergi, akomodasi hotel, konsumsi dan transportasi lokal.
Di tengah wacana efisiensi anggaran yang sedang digaungkan secara nasional, keputusan menggelar kegiatan strategis ini di Jakarta dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan.
Praktisi hukum, Rony Samloy menilai, pelaksanaan RUPS dan Raker di Jakarta sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak perlu, lantaran seluruh peserta berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara.
“Kalau seluruh peserta berasal dari Maluku dan Maluku Utara, mengapa harus membawa puluhan orang ke Jakarta? Ambon atau Ternate memiliki fasilitas hotel dan ruang pertemuan yang memadai untuk kegiatan seperti ini,” ujar Rony kepada Siwalima.id, Senin (16/2).
Menurut dia, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, langkah tersebut justru bertolak belakang dengan semangat penghematan.
"Ini bisa dipandang sebagai pengingkaran terhadap kebijakan efisiensi. Anggaran yang mencapai miliaran rupiah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor produktif atau mendukung pengembangan ekonomi daerah,” kata dia.
Dalam konteks ini tambah Rony, pilihan lokasi di Jakarta bukan sekedar soal teknis, tetapi mencerminkan orientasi kebijakan manajemen. “Manajemen terkesan lebih mengutamakan kenyamanan dan prestise, ketimbang fungsi bank sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” tandasnya.
Jika tujuan utama pertemuan adalah konsolidasi kinerja dan perencanaan bisnis, maka esensinya tidak terletak pada kota metropolitan tempat acara digelar, melainkan pada substansi diskusi.
“Dengan fasilitas yang tersedia di Ambon saat ini, alasan memilih Jakarta semakin sulit dibenarkan, kecuali jika yang diutamakan bukan efisiensi, melainkan kenyamanan segelintir pihak,” imbuhnya.
Hilangnya Efek Berganda
Rony juga menyoroti dampak ekonomi yang hilang jika kegiatan tidak dilaksanakan di daerah.
Menurut dia, pelaksanaan RUPS dan Raker di Ambon atau Ternate berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor riil, seperti perhotelan, transportasi lokal, kuliner, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Ketika kegiatan dilaksanakan di Jakarta, perputaran uangnya terjadi di Jakarta. Padahal jika digelar di Ambon atau Ternate, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat setempat,” ujarnya.
Ia menilai, sebagai bank pembangunan daerah, Bank Maluku-Malut seharusnya memberikan contoh nyata keberpihakan pada ekonomi lokal, tidak hanya melalui program kredit dan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga lewat kebijakan internal yang berdampak langsung.
Substansi dan Simbolik
Menurut Rony, esensi RUPS dan Raker terletak pada substansi pembahasan kinerja dan perencanaan bisnis, bukan pada lokasi pelaksanaan.
Kalau tujuannya konsolidasi dan evaluasi kinerja, itu bisa dilakukan di Ambon atau bahkan Ternate. Fasilitas sudah memadai. Jadi sulit membenarkan pilihan Jakarta jika alasannya bukan efisiensi,” katanya.
Ia juga menilai, menggelar RUPS di daerah memiliki nilai simbolik yang kuat sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan Maluku dan Maluku Utara.
Rony meminta Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara selaku pemegang saham untuk bersikap tegas mengevaluasi rencana tersebut.
Sebagai pemilik saham, gubernur perlu mempertimbangkan kembali keputusan ini agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang saat ini juga terdampak kebijakan efisiensi,” ujar dia.
Hingga berita ini diturunkan, Siwalima.id belum mendapat konfirmasi resmi dari Bank Maluku-Malut. Demikian halnya dengan Direktur Utama Syahrisal Imbar yang hingga kini belum bisa dihubungi. (S-25)
