AMBON, Siwalimanews – Guna memperbaiki kua­litas hidup masyarakat Ma­luku, khususnya di sektor perumahan, maka Peme­rintah Provinsi mengucur­kan anggaran sebesar Rp7. 140.000.000.

Miliaran rupiah ini diku­cur­kan pemprov untuk mem­perbaiki 204 rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Alang, Liliboi, Hila, Kai­tetu dan Seith, Kabu­paten Maluku Tengah.

Pembangunan RTLH ini, masuk dalam program ung­gulan Manggurebe Biking Bae Ruma yang di­launching gubernur di De­sa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (17/10).

Saat launching itu, gubernur menjelaskan, pembangunan sek­tor perumahan dan kawasan permukiman, merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan asta cita presiden pada poin ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Selain itu, program renovasi RTLH ini juga, sejalan dengan sapta cita daerah ke-2 yaitu, pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan efektif.

“Pemprov menempatkan peni­ng­katan akses terhadap hunian layak, aman dan berkelanjutan se­bagai bagian penting dalam strategi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan,” ungkap gubernur.

Berdasarkan data BPS Maluku per Maret 2025 ungkap gubernur, me­nunjukan angka kemiskinan di Ma­luku 15,38 persen dan secara makro persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Maluku 66,13 persen.

Fakta ini, menunjukan masih terdapat 33,7 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terha­dap hunian yang layak, sehingga pemprov memiliki komitmen dan perhatian untuk menyelesaikan permasalahan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

“Pada tahun 2025 ini, pemprov akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 204 unit, dengan sasaran penerima berda­sarkan data terpadu sosial eko­nomi nasional (DTSEN) serta hasil verfikasi lapangan yang dilakukan secara komprhensif oleh Dinas PKP,” jelas gubernur.

Menurut gubernur, jika bantuan stimulan perumahan swadaya oleh pempus diberikan Rp20 juta /unit, maka untuk program unggulan bantuan renovasi rumah masing-ma­sing penerima manfaat diberi­kan biaya sebesar Rp 35 juta/unit dengan mempertimbangkan se­jum­lah aspek, terutana disparitas harga bahan bangunan.

Program ini akan terus dilakukan se­lama lima tahun ke depan, de­ngan target rumah tidak layak huni yang ditangani sebanyak 4-5 ribu rumah. “Tahun depan program ini akan menyentuh daerah lain di Maluku dengan rumah yang direnovasi lebih bertambah. Jadi saya mohon bagi penerima untuk meman­faatkan bantuan ini secara ber­tangung jawab,” pinta gubernur.

Gubenrur berjanji, akan mela­kukan monitoring langsung program ini, agar tidak disalah guna­kan, sebab 204 rumah yang dire­novasi harus sukses, artinya tidak boleh gagal.

“Saya minta semua pihak untuk berkolaborasi agar program ini dapat berjalan dengan baik untuk Maluku pung bae,” pinta gubernur.

Pemotongan Anggaran

Gubernur juga menegaskan, pemotongan anggaran pada tahun 2026 yang dilakukan pemerintah pusat nantinya, tidak boleh menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemotongan ini, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran, bukan saja terjadi untuk Maluku, tetapi untuk semua daerah di Indonesia dengan jumlah yang berva­riasi, sehingga tidak boleh dijadikan alasan tidak bekerja maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

“Kita sadar, bahwa memang ang­garan pemerintah di tahun 2026 nanti edikit mengalami peng­urangan dengan adanya kebijakan efisiensi,” ucap gubernur.

Namun demikian kata gubernur, pengurangan TKD tersebut, me­nuntut pemprov untuk merancang dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan ketersediaan ang­garan, tetapi harus mengakomodir pelayanan dasar masyarakat se­perti perumahan.

Masyarakat di Maluku, harus tetap merasakan manfaat dari anggaran daerah, meski disisi lain anggaran daerah terpotong cukup besar.

“Prinsipnya meskipun anggaran terbatas, tapi kami harus buat program dan kegiatan untuk bisa dira­sakan manfaatnya oleh masya­rakat, terutama masyarakat ber­pen­dapat penghasilan rendah di pedesaan,” tandas gubernur. (S-20)