AMBON, Siwalimanews – Untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong kemajuan pembangunan di Provinsi Maluku, maka anggota DPD, Bisri As Shiddiq Latuconsina menemui Kapolda Maluku, Irjen Eddy Sumitro Tambunan, Rabu (23/7).
Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku itu, kapolda didampingi Wakapolda Brigjen Imam Thobroni, bersama jajaran pejabat utama.
Latuconsina dalam pertemuan itu, menyinggung isu keamanan siber, menyusul maraknya kebocoran data di ruang digitalm bahkan ia mendorong agar pemda dan institusi di Maluku menjalin koordinasi aktif dengan Tim Siber Polda Maluku di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
“Banyak kasus kebocoran data masyarakat hingga pejabat yang beredar dan diperjualbelikan secara daring. Ini masalah serius. Saya dorong sinergi dengan Tim Siber Polda Maluku yang sudah terbukti profesional,” usul Latuconsina.
Latuconsina pada kesempatan itu, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja jajaran Polda Maluku yang dinilai berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dan humanis, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.
“Polda Maluku telah menunjukkan kerja nyata yang luar biasa. Dengan segala keterbatasan, mereka tetap mampu menjaga stabilitas dan membangun kepercayaan publik,” ucap Latuconsina.
Latuconsina juga, melaporkan keterlibatannya dalam tim perumus RUU Masyarakat Hukum Adat di DPD, dimana menurutnya, pendekatan terhadap masyarakat adat harus mencakup keseimbangan antara pemenuhan hak dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan.
“Kami tengah membangun dialog dengan akademisi dan Majelis Latupati. Masyarakat hukum adat harus dilibatkan secara utuh dalam pembangunan, tidak hanya sebagai penerima hak, tapi juga mitra dalam investasi dan program pemerintah,” tutur Latuconsina.
Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan, menyambut baik diskusi dan masukan dari Senator DPD RI tersebut. Keberhasilan menjaga keamanan di Maluku, merupakan buah dari kerja sama lintas sektor, termasuk aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat sipil.
“Tugas polisi itu dilematik. Di satu sisi kami pelayan masyarakat, di sisi lain penegak hukum, maka profesionalitas dan keadilan harus menjadi prinsip utama kami,” tandas kapolda.
Terkait isu digital, Kapolda mengaku, Maluku masih relatif aman dari ancaman siber, namun kewaspadaan tetap menjadi prioritas, sehingga dirinya memastikan Tim Siber Polda Maluku siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mengantisipasi potensi ancaman dunia maya.
Dalam konteks pembangunan dan investasi, Kapolda juga menekankan pentingnya mengubah stigma Maluku sebagai daerah rawan konflik, dan menggantinya dengan citra sebagai kawasan yang terbuka dan siap bersaing.
“Stigma konflik harus diakhiri. Yang kita butuhkan adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan itu, Maluku bisa tumbuh sebagai provinsi yang aman dan inklusif,” ujar kapolda.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara DPD, Polda Maluku, serta elemen pemerintah dan masyarakat sipil.
Fokus kerja sama diarahkan pada penguatan keamanan daerah, penanganan tantangan dunia digital, serta peran strategis masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(S-25)
