AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Pro­vinsi Maluku dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas pe­ner­tiban kawasan per­tambangan emas illegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Rapat koordi­nasi ini, merupa­kan tindak lanjut dari surat permo­honan penertiban Gunung Botak yang ditanda tangani gubenrur, dengan demi­kian, maka gubernur akan meng­undang kapolda dan Pangdam XV Pattimura.

Langkah penertiban ini, dila­kukan guna memastikan kebijakan penertiban kawasan penamba­ngan emas ilegal Gunung Botak, dapat berjalan sesuai dengan rencana.

“Saya kan sudah menyurati Polda supaya ditertibkan, tapi dalam waktu dekat ini akan ada rapat koordinasi antara Gubernur, Pangdam dan Kapolda Maluku untuk penertiban kawasan gunung botak,” ucap gubernur kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (30/6).

Menurut gubernur, pemerintah provinsi tetap serius untuk melakukan penertiban kawasan penambangan emas di Gunung Botak, agar tidak ada lagi tindakan ilegal disana.

Hal ini bertujuan, untuk men­cegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan dari bahaya merkuri yang masif di kawasan itu.

“Kita tidak bisa membiarkan merkuri terus menerus merusak lingkungan di Buru tanpa terkontrol, sehingga penertiban harus dila­kukan,” tegas gubernur

Gubernur mengaku, bila seluruh persiapan telah selesai, maka dipastikan penertiban akan dilakukan oleh pihak kepolisian yang di back up langsung oleh TNI.

Tekan Surat Penertiban

Sebelumnya diberitakan, Gu­bernur Maluku Hendrik Lewerissa, menyurati Kapolda Maluku agar segera melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang masih berlangsung di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Langkah tegas ini dilakukan orang nomor satu di Maluku ini, diikuti dengan tindakan nyata guna membersihkan kawasan penam­bangan gunung botak dari pe­nambangan ilegal.

Dalam surat tertanggal 19 Juni tersebut, Gubernur secara resmi meminta Kepolisian daerah Ma­luku agar dapat mengambil tin­dakan penertiban agar kawasan Gunung Botak dapat bersih dari berbagai tindakan ilegal.

“Suratnya sudah saya tanda tangan dan meminta kepolisian untuk segera melakukan pener-tiban Gunung Botak,” tegas Gu­bernur kepada Siwalima di kantor Gubernur, Jumat (20/6).

Menurutnya, untuk memastikan penertiban berjalan dengan baik maka pihaknya juga akan meminta TNI untuk membackup proses penertiban yang dilakukan.

Terkait dengan waktu penertiban, Gubernur mengaku segera di­lakukan oleh kepolisian sehingga dapat menjamin kepastian hukum di kawasan Gunung Botak.

“Secepatnya harus ditertibkan dan saya akan terus mendorong agar proses ini berjalan dengan baik,” tegasnya.

Gubernur menegaskan penerti­ban Gunung Botak dari pe­nam­bangan ilegal bertujuan untuk mengatasi persoalan lingkungan di Pulau Buru.

“Merkuri disana itu sudah banyak makannya harus dikendalikan dengan jalan penertiban,” tegas­nya. (S-20)