SAUMLAKI, Siwalimanews – Oknum Anggota DPRD Kepulauan Tanimbar, Erens Julius Feninlambir diduga sebagai otak dibalik sejumlah Honorer yang nama mereka tak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Tak tanggung tanggung bak teteruga tepuk dada, Kader Partai PAN itu mengÂakui dirinya sebagai dalang dibalik gagalnya sejumlah tenaga honorer yang tak lolos seleksi. Pasalnya dirinyalah yang meminta salah satu kepala Puskesmas untuk menerbitkan SK Honorer bagi orang-orangnya yang selama ini tak pernah honor.
Hal ini diakuinya secara lantang dan tegas oleh Erens Fenanlambir dalam forum rapat paripurna di kantor DPRD bersama Panitia Seleksi Daerah (PanÂselda) yang terdiri dari BKPSDM, Asisten III dan perwakilan dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan, Kamis (3/7).
âSaya yang bilang kapus bikin mereka punya SK siluman. Siapa disini yang mau bantah (tanggapi) saya?â ujarnya deÂngan lantang tanpa berfikir konseÂkuensi dari pengakuannya ini.
Pengakuan Erens ini, lantaran sejak awal rapat, rekan-rekan DPRD-nya terus mendesak pihak Panselda tentang penerÂbitan SK honorer siluman bagi para peÂserta seleksi yang tidak pernah mengabdi sebagai tenaga honorer di Tanimbar.
Mendengar pengakuan rekannya tersebut, Anggota DPRD Ivonila Sinsu, langsung naik pitam. Pasalnya tindakan ceroboh rekannya itu (Erens Feninlambir -Red) dinilai sangat merugikan orang Tanimbar sendiri yang telah mengabdi bertahun-tahun di negeri ini, keringatÂnya jatuh dalam Medan pengabdian di Tanah Duan Lolat.
Namun harus tersingkir dengan tindakan âkejamâ sepihak oknum wakil rakyat ini.
âMau bantu orang Tanimbar, tapi ada orang Tanimbar juga jadi korban. Saya dengar saja malu. Jangan bermain dengan dosa. Semua yang kita bahas dalam sidang ini mubasir, karena semua terlibat didalam. Hasil rapat ini saya tidak puas. Saya malu, karena korbanÂnya juga orang Tanimbar. Saya walkout dari sidang ini,â tandas polisi PKB ini keluar.
Menanggapi hal itu praktisi Hukum Henry Lusikooy mendesak warga Tanimbar yang merasa dirugikan akibat adanya kisruh PPPK ini untuk segera melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum untuk diusut.
Menurutnya, sikap arogansi oknum Anggota DPRD dan Oknum Kepala PusÂkesmas masuk dalam unsur pemalsuan dokumen. âMereka harus lapor pidana pemalsuan dokumen jika hal itu seperti yang mereka keluhkan sebab ada kejahatan bersama yang dilakukan antara Oknum Anggota DPRD itu dan Kepala Puskesmas.
Mengapa disebut pemalsuan karena orang tidak pernah honor namun diterbitkan SK honor. Jadi aturan jelas sebagaimana tertuang dalam pasal Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 264 KUHP tentang penggunaan dokumen palsu,â tandas Lusikooy
Senada dengan itu praktisi Hukum Rony Samloy juga mendorong agar pihak pihak yang merasa dirugikan harus menggugat ke PTUN sebab ada unsur KKN. âSimpelnya ada unsur Nepotisme sehingga Gugat saja ke PTUN untuk mendapat keadilan,â beber Samloy. (S-26)