AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi MaÂluku memastikan anggaran sebesar 95 miliar rupiah diÂakomodir dalam APBD Perubahan Tahun 2023.
Pendanaan pilkada didaÂsarkan Surat Edaran KemenÂterian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tentang PenÂdanaan Kegiatan PemiliÂhan Gubernur dan Wakil GuÂbernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati.
Berdasarkan edaran terÂsebut, KPU Provinsi Maluku telah mengusulkan 150 miliar sedangkan Bawaslu menguÂsulkan 85 miliar rupiah sehiÂngga total anggaran Pilkada sebesar 237 miliar rupiah.
âTotal yang diusulkan 237 miliar untuk KPU dan BaÂwaslu. Jadi Pemerintah DaeÂrah tetap menganggarkan dalam APBD sebab itu keÂwajiban,â ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Ie kepada wartawan di lapangan Merdeka Ambon, Kamis (7/9).
Kata dia, berdasarkan regulasi yang sama pula, Pemprov Maluku akan mengalokasikan 40 persen atau 95 miliar rupiah dari total kebutuhan dalam APBD perubahan.
âSekitar 95 miliar kita masukan dalam APBD perubahan dan nanti sisanya 60 itu kita masukan dalam APBD tahun 2024,â ujarnya.
Terkait dengan anggaran pengamanan, pelaksana Kadis Kehutanan ini menegaskan, hingga saat ini kepolisian belum menyampaikan usulan kebutuhan anggaran pengamanan karena belum ada PKPU terkait pengamanan Pilkada.
âBelum ada yang memasukkan kebutuhan anggaran pengamanan tapi kalau sudah ada pasti kita proses sebab itu perintah regulasi maka Pemerintah Daerah wajib mengikuti,â pungkasnya. (S-20)