AMBON, Siwalimanews – DPRD mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ambon menggunakan APBD dalam untuk mitigasi bencana.

Hal ini dikarenakan kucuran dana dari pemerintah pusat terbatas se­hi­ngga mitigasi bencana tidak ber­jalan maksimal oleh pemerintah daerah.

“Kebijakan Pempus soal alokasi anggaran bencana untuk kota Ambon, sangat kecil bahkan dipangkas lagi, sehingga kita dipaksakan meng­gunakan APBD,” kata Ketua DPRD Kota Ambon  Mourits Tamaela, ke­pada wartawan di Ambon, Selasa (30/9).

Ia mengaku untuk memaksimalkan upaya mitigasi dalam hal pengura­ngan resiko bencana dibutuhkan anggaran cukup besar.

Selain itu Kota Ambon memiliki potensi PAD yang minim. Namun mitigasi bencana menjadi skala prioritas sehingga dimasukkan da­lam belanja APBD.

Dirinya mengatakan, mitigasi yang dilakukan Pemkot Ambon de­ngan seluruh komponen terkait sam­pai ke tingkat negeri dan kelurahan, hingga RT/RW masih butuh konsen. Untuk itu DPRD akan mendorong peningkatan anggaran tersebut di tahun 2026 mendatang.

Soal penganggaran, lanjutnya OPD teknis butuh topangan angga­ran, bagaimana kebijakan pemerintah untuk memilah anggaran yang su­dah minim untuk dapat dialoka­sikan.

“Tahun 2025 ini anggaran untuk mitigasi bencana ada kurang lebih Rp 3 miliar, kedepan akan kita naikan karena kebutuhannya yang berbe­da,” janjinya.

Meningkatnya kebutuhan angga­ran penanggulangan bencana, seja­lan dengan upaya mitigasi yang terus dilakukan BPBD dengan stakeholder terkait baik dalam bentuk simulasi dan sosialisasi yang kebu­tuhannya masih banyak.

Belum lagi, tidak meratanya pen­canangan desa tangguh bencana di 50 negeri dan kelurahan. Di tengah minimnya anggaran, katanya, skala prioritas dalam belanja APBD salah satunya terkait mitigasi bencana.

Untuk itu konsen pemkot dengan DPRD, tidak ada alasan kita untuk tidak berkolaborasi, dengan harapan 6 wilayah yang dicanangkan se­bagai desa tangguh dapat mengalir ke 50 desa secara keseluruhan,” harapnya.(S-10)