BULA, Siwalimanews – Sungguh aneh tapi nyata, seorang ASN yang bertahun-tahun sudah tidak menjalan­kan tugas sebagai seorang apa­ratur negara, malahan men­dapat penghargaan de­ngan diangkat menjadi salah satu pejabat pemerintah.

Keanehan itu hanya terjadi di Pemerintah Kabupaten Se­ram Bagian Timur, dimana istri Ketua KPU SBT Syahrifudin, yakni Siti Julaeha Sehwaky yang diduga tidak aktif men­jalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan selama se­lama bertahun-tahun, justru diangkat menjadi Kepala Pus­kesmas Airkasar, Keca­matan Tutuk Tolo.

Ketua Lembaga Nanaku Maluku Usman Bugis mene­gaskan, berdasarkan infor­masi yang diperoleh lemba­ga­nya, Siti Juleha Sehwaky tercatat sebagai staf di pus­kesmas sejak tahun 2014 sebagai bendahara bantuan operasional kesehatan (BOK) setelah itu tidak aktif lagi.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai penang­gungjawab program Tuber­kulosis (TBC), namun diduga tidak menjalankan tugasnya sama sekali.

Kejanggalan semakin men­cuat, ketika Siti Juleha baru mengurus SK kenaikan pangkatnya, setelah dilantik menjadi Kepala Puskesmas di tahun 2025 ini.

“Kami mendesak majelis kode etik untuk periksa SK kenaikan pangkat tersebut. Kami menduga Siti Juleha Sehwaky, tidak pernah mengajukan kenaikan pangkat selama bertahun-tahun sebelum diangkat menjadi Kepala Puskesmas Airkasar,” tulis Usman dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Kamis (7/8).

Kasus ini menurut Usman, menim­bulkan pertanyaan besar tentang trans­paransi dan keadilan dalam sis­tem kepegawaian di daerah, khu­sus­nya di Lingkungan Kabupaten SBT.

“Kami minta keadilan hukum dite­gakkan oleh majelis kode etik kepe­gawaian daerah SBT. Kami berharap agar penindakan terhadap ASN yang melanggar aturan dila­kukan tanpa tebang pilih, sehingga Siti Juleha Sehwaky harus dipecat,” tulis Usman

Usman juga mengutip pernyataan pakar hukum, sekaligus akademis Unpatti Ambon Jeck Wenno yang menjelaskan bahwa, bagi ASN yang tidak menjalankan tugas selama bertahun-tahun dapat dikenai sanksi.

Pemda SBT harus melakukan pemberhentian secara terhormat, pemberhentian tidak hormat untuk pelanggaran berat, sanksi administratif seperti penundaan gaji, pro­mosi, atau pencabutan hak-hak kepe­ga­waian, dan sanksi hukum, teruta­ma jika yang bersangkutan mene­ri­ma gaji dan tunjangan selama tidak aktif, yang dapat dikategorikan seba­gai tindak pidana korupsi dan gratifikasi, khu­susnya penyalahgu­naan wewenang.

“Jangan sampai publik meng­anggap Sekda SBT takut pada Ketua KPU,.negara tidak boleh kalah oleh relasi kekuasaan,” tegas Usman.

Usman juga mempertanyakan, apakah yang bersangkutan Siti Julaeha Sehwaky sudah dipanggil untuk diperiksa atau belum, karena publik sangat membutuhkan trans­pa­ransi kasus ini.

Kepala BKPSDM SBT Zainal Arifin Vanath ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya tak berhasil, lantaran tak menjawab panggilan masuk.

Diduga Balas Jasa

Sebelumnya diberitakan, diduga karena balas jasa saat Pilkada 2024 lalu, istri Ketua KPU SBT, Syarifudin Fuad yakni Siti Juleha Sehwaki lolos dari jeratan hukuman disiplin Aparatur Negeri Sipil.

Pasalnya, istri Ketua KPU SBT ini tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang ASN di lingkup Pemkab SBT selama 12 tahun, namun miris­nya, dia lolos dari hukuman peme­catan sebagai ASN.

Lolosnya Siti Juleha Sehwaki dari jeratan hukuman displin ASN ini, menjadi sorotan publik di kabupaten bartajuk Ita Wotu Nusa tersebut. Hal ini dikarenakan, langkah tegas pemkab dalam memberikan sanksi, dinilai kontras dengan sikap terha­dap ASN lain.

“Publik juga pertanyakan Sekda SBT yang menyebut, tidak adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Siti Juleha Sehwaki, sehingga perlu dipertanyakan dasar pemberian sanksi terhadap ASN lain yang dipecat oleh pemkab,” tandas Ketua Lembaga Nanaku Maluku, Usman Bugis dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Rabu (16/7).

Usman juga mempertanyakan, apakah yang diberi sanksi ini ada laporan masyarakat? atau seperti apa data yang diterima, sehingga majelis kode etik bisa mengetahui beberapa oknum ASN yang dinilai tidak menjalankan tugasnya.

Padahal, posisi sekda sebagai ketua dewan kode etik untuk me­ngungkapkan dugaan pelanggaran oleh Siti Juleha, seharusnya lebih mudah dilakukan. Sebab data ASN di lingkup Dinas Kesehatan SBT sangat lengkap dan dapat dijadikan rujukan untuk evaluasi.

“Seperti sekarang ini, dokter mau­pun nakes SBT tidak hadir selama tiga hari saja insentifnya akan dipo­tong. Apalagi yang tidak hadir sela­ma bertahun-tahun, tentu sangat mudah untuk diketahui oleh seorang sekda,” tandas Usman.

Usman mengaku, Siti Juleha, istri dari Ketua KPU SBT ini telah menjadi viral di media sosial dan publik lokal sejak dua bulan terakhir, sehingga ia menilai jika majelis kode etik benar-benar menegakkan aturan, maka sejumlah pihak yang mengetahui tugas dan keberadaan Siti Juleha se­harusnya telah dimintai keterangan.

“Mereka yang tahu keberadaan Siti Juleha adalah, mantan Kepala Dinas Kesehatan, mantan Kepala Puskesmas Amarsekaru dan man­tan Kepala Puskesmas Airkasar di Tutuk Tolo. Mereka ini tahu persis istri Ketua KPU SBT ini lalai bertugas selama bertahun-tahun,” tandasnya.

Lembaga Nanaku Maluku menu­rut Usman, mendukung langkah sekda dalam menegakkan kedisipli­nan pegawai. Namun demikian, pen­tingnya penegakan aturan yang adil dan tidak tebang pilih.

Sidang Disiplin

Untuk diketahui, sebanyak 9 ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dijatuhi huku­man yang cukup berat lantaran malas berkantor diwaktu yang lama.

Hukuman itu dijatuhkan dalam sidang pelanggaran disiplin ASN oleh majelis kode etik Kabupaten SBT yang dipimpin Sekda SBT, Achmad Q Amahoru selaku ketua dan dua anggota majelis masing-masing Ramli Sibualamo, Saiful I. Rumodar dan Fahri Tianotak di di Lantai II Kantor Bupati, Senin (14/7).

Dari 9 ASN yang disidangkan, ada enam ASN diberhentikan de¬ngan hormat tidak atas permintaan sendiri yakni, Ahmad Rifay Wokas, Abdul Rauf Usemahu, Salim Arif Ely, Rusdi Sudarmanto Maidula, Luluk Mam­lukatum dan Sarno. Sedangkan dua ASN lainnya yakni, Rendy Ibnu S Palilati dan Musalam Rumalean, hanya diberi sanksi penurunan pangkat satu tingkat. Sedangkan 1 ASN atas nama Sadarudin Rumalean yang berstatus sebagai PPPK dipecat. (S-27)