AMBON, Siwlaimanews – Pemerintah Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat absen saat penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Unaudited ke BPK perwakilan Maluku, Senin (24/3).
Sementara LKPD yang sudah diterima BPK Perwakilan Maluku dari Pemprov Maluku, Kabupaten Bursel, Kabupaten Malra, KepulauÂan Aru, MBD, SBT, Kota Tual dan Kabupaten Malteng, KKT dan Kabupaten Buru.
Penyerahan LKPD Unaudited berlangsung di Auditorium lantai 3 gedung BPK Maluku, di Kawasan Passo Negeri Lama, Senin (24/3).
Pantauan Siwalima, penyerahan LKPD Pemprov Maluku diserahkan oleh Sekda Sadali le dan diterima Kepada BPK Perwakilan Maluku Andriyanto yang dihadiri sejumlah bupati dan walikota.
Gubernur Maluku, Hendrik LeweÂrissa dalam sambutan yang dibacaÂkan Sadli memberikan apresiasi kepada BPK atas sinergi yang tetap mengedepankan independensi, proÂfesionalisme, dan objektivitas dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah.
âPenyerahan LKPD ini merupakan bagian dari komitmen dalam mewuÂjudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,â kata Lewerissa.
Hal ini juga, sejalan dengan visi kepemimpinan 2025-2030 yang diÂtuangkan dalam âSapta Cita GuÂbernur Malukuâ, khususnya pada aspek peningkatan tata kelola peÂmerintahan dan pelayanan masyaÂrakat.
Olehnya laporan keuangan bukan sekadar formalitas, tetapi mencerÂminkan kinerja pemda serta keperÂcayaan masyarakat kepada pemeÂrintah.
Untuk itu, pentingnya menindakÂlanjuti rekomendasi dari BPK untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mencapai opini terbaik dalam audit.
âDengan penyerahan LKPD, kami harap dapat memperbaiki sistem tata kelola keuangan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,â ucapnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pemeriksaan Maluku BPK, I Warsaya dalam sambutan mengaku LKPD merupakan kewajiban pemda.
Pihaknya juga memberi apresiasi kepada pemda yang telah menyampaikan laporan keuangan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
Menurutnya, Tahun 2024, sebagian besar pemda dapat menyampaikan di awal dan akhir bulan Maret ada 10 pemda.
âTahun ini penyampaian LKPD dapat dilaksanakan menjelang berakhirnya bulan Maret Tahun 2025,â terangnya.
Namun demikian, masih terdapat dua pemerintah daerah yang belum menyerahkan laporan keuangan. BPK harap penyerahan laporan keuangan ini dapat menjadi salah satu wujud peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan serta auditabel.
âSetelah LKPD Unaudited diterima oleh BPK, maka BPK akan dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan BPK akan diserahkan kepada DPRD dan kepala daerah sesuai dengan ketentuan,â ungkapnya.
Pemeriksaan laporan keuangan, lanjutnya merupakan suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang terdiri dari pemeriksaan interim dan terinci.
Diakui, pemeriksaan Interim telah dilakukan selama 40 hari mencakup Persiapan Pemeriksaan 10 hari dan 30 hari pemeriksaan di lapangan (Februari-Maret).
âPemeriksaan rinci akan dilakukan setelah menerima LKPD Unaudited dari Bulan April hingga Mei selama 30 hari,â jelasnya.
âUntuk menjaga kualitas laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK, pemda terlebih dahulu melakukan reviu oleh Inspektorat dan juga melakukan tahapan prosedur analitik antara akun dan antar laporan. Olehnya itu, bersamaan dengan pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan, BPK juga melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan partai politik. (S-26)