AMBON, Siwalimanews – Tiga organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Maluku berkolaborasi dengan masyarakat adat dan warga lokal Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akan melakukan sebuah gerakan besar menuntut penghentian total seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Tiga organisasi penggerak aksi yakni DPW Pemerhati Elemen Inte­lektual Pembela Rakyat (Pelopor) Maluku, DPD Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gemapera), dan Gerakan Sahabat Komendan (Gas­men) Maluku, akan memimpin mobilisasi warga di lapangan.

Selain itu, mereka juga mendapat pendampingan hukum dari sejumlah advokat, termasuk pengacara Saban­darlisa Kelilauw yang ditunjuk secara resmi sebagai kuasa hukum gerakan ini.

Sabandarlisa Kelilauw, selaku Kuasa Hukum dalam rilisnya, Rabu (6/8) mengatakan, aksi ini lahir sebagai respons atas kerusakan lingkungan, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, serta maraknya praktik tambang ilegal yang diduga mendapat perlindungan dari oknum aparat dan kekuatan modal.

“Kami masih berkoordinasi soal waktunya. namun yang pasti, aksi ini tidak hanya berlangsung di lapangan, tapi juga akan dikawal secara hukum. Kami siap menga­jukan langkah-langkah legal demi menegakkan keadilan bagi masya­rakat adat,” ujar Kelilauw.

Gerakan ini membawa tujuh tun­tutan rakyat dan pemuda Maluku, yang mencerminkan keresahan masyarakat terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dinilai me­rusak ekosistem dan mengabaikan nilai-nilai hukum dan budaya.

Tujuh tuntutan tersebut antara lain: Usut dugaan tambang ilegal dan seret semua pelaku ke pengadilan; Copot dan periksa oknum Mabes Polri yang diduga membekingi aktivitas tambang; Tutup total seluruh aktivitas pertambangan di SBB, khususnya yang merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat; Cabut izin PT Manusela Prima Mining dan periksa PT Bina Sewangi Raya atas pelanggaran legal dan lingkungan; Tangkap koorporasi dan oknum pelaku kejahatan lingkungan tanpa pandang bulu; Libatkan masyarakat lokal dalam tata kelola sumber daya alam dan tata ruang secara partisi­patif; KPK diminta turun tangan menyelidiki dugaan korupsi, suap perizinan, dan konflik kepentingan dalam proyek tambang.

Aksi ini disebut sebagai “panggilan moral” bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, generasi muda, dan kelompok perempuan, untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap eksploitasi yang merusak dan tidak adil.

“Jika kita diam, maka kita turut membiarkan alam dan hak hidup kita dirampas. Saatnya bergerak!” tegasnya.(S-25)