AMBON, Siwalimanews – Pemilik lahan sengketa kawasan Jakarta Baru, Negeri Passo yakni Keluarga Risambessy, Latupella, Tuwatanassy dan Keluarga Parera meminta kepada PT. Karya Bumi Nasional Perkasa menghentikan aktivitasnya.
Kasus ini bermula ketika PT. KBNP melakukan pengukuran di kawasan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 170 yang menjadi sengketa, padahal HGB ini sudah berakhir 23 September 2023.
âAwal mulanya persoalan ini dari pengukuran tanggal 15 Juni di Passo dan DPRD diminta untuk menjadi penengah masalah ini,â kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Fadly Toisutta kepada wartawan, Jumat (20/6).
Ia menjelaskan, dalam pengukuran yang dilakukan oleh PT. KBNP tidak disampaikan kepada keluarga atau pemilik dati.
Pemilik lahan kemudian mendatangi Badan Pertanahan Kota Ambon. karena tidak menemui kepala pertanahan, pemilik lahan kemudian meminta ke DPRD untuk memfasilitasi.
âSetelah kita jadwalkan pertemuan, kedua pihak hadir yakni PT. Karya Bumi Nasional Perkasa Robert Sucahya, Kanwil Pertanahan, serta masyarakat pemilik tanah dati di Negeri Passo,â jelasnya.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (20/6) itu menurutnya untuk mendapatkan kejelasan atas tanah yang disengketakan.
Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, Komisi I mengeluarkan dua poin rekomendasi yakni meminta masyarakat untuk menahan diri serta meminta aktifitas di HGB tersebut dihentikan.
âJadi kita minta masyarakat disana tetap tenang dan tidak termakan isu provokatif kita juga minta kegiatan pengukuran ditiadakan hingga semua proses hukumnya selesai karena status tanah masih sengketa,â jelasnya.
Sementara itu, kuasa hukumnya pemilik lahan Fileo Pistos Noija mengaku dalam rapat itu Kanwil Pertanahan mengatakan HGB 170 tidak dapat diperpanjang.
Berdasarkan pernyataan itu PT KBNP kemudian menggugat keluarga Risambessy ke pengadilan.
Nah putusan Pengadilan Negeri Ambon gugatan mereka diterima sebagian. Kita banding, hasilnya gugatan mereka tidak diterima. Tidak puas lagi mereka kasasi ke MA dan hasilnya putusannya juga ditolak,â kata Noija.
Ia mencurigai, pengukuran dilakukan untuk pembaharuan HGB, lantaran ada waktu 2 tahun hingga 23 September 2025. Apalagi saat ini pihak PT KBNP kembali melayangkan gugatan setelah gugatan pertamanya ditolak hingga kasasi.
âIni tidak boleh diproses, apalagi sementara gugat di pengadilan. Mereka gugat baru lagi sementara hak mereka sudah habis di September 2023, jadi harus dihentikan,â pintanya.(S-10)