AMBON, Siwalimanews –Â Pemerintah Negeri Akoon, KeÂcamatan Nusalaut, Kabupaten MaÂluku Tengah menetapkan Peraturan kepala Negeri tentang Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Biota Dilindungi.
Peraturan yang berlaku di negeri terÂsebut terdapat berbagai jenis yaitu Peraturan Negeri, Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Bersama dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri.
Raja Negeri Akoon, Datje TahaÂpary dalam releasenya kepada SiÂwalima, disebutkan topik dan muaÂtan yang dipilih berdasarkan diskusi antara pemerintah negeri, saniri negeri, kewang negeri, dan Yayasan Baileo Maluku, serta praktik yang sudah berjalan dalam bentuk sasi komoditas laut dan Darat.
âMeskipun hal-hal yang tercatat dalam muatannya sudah ada dalam peraturan pemerintah, bentuk huÂkum di negeri tetap diperlukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat setempat lebih mudah untuk meÂmahami dan menjalankan kepenÂtingan-kepentingan bersama, terÂutama dalam menjaga ekosistem pesisir dan biota laut yang telah dilindungi,â katanya.
Pertemuan kali ini, telah disaksiÂkan oleh kurang lebih 44 orang. Harapannya, semua orang patuh dalam hal yang telah ditetapkan secara bersama ini.
âTerima kasih juga, kepada YayaÂsan Baileo Maluku yang sudah seÂtia bersama-sama dengan MasyaÂrakat Negeri Akoon dan Pemerintah Negeri beserta Lembaga adat lainÂnyaâ ujarnya.
Secara prosedural, lanjutnya peraturan itu mempunyai langkah-langkah yang lebih rumit yang mengharuskan adanya keterlibatan pihak pemerintah kabupaten/kota.
Olehnya, diperlukan langkah pemerintah negeri dan saniri negeri untuk membentuk Peraturan Kepala Pemerintah Negeri, namun, tetap mengikuti setengah dari langkah-langkah penyusunan peraturan negeri.
âLangkah tersebut sampai dengan sosialisasi kepada masyarakat negeri untuk memberikan inputan dari setiap pasalnya. Hal ini menjadi penting, agar semua pembentukkan peraturan berlangsung secara inklusif,â tandasnya.
Pungutan/Ngase
Tak hanya di Negeri Akoon, PeÂmerintah Negeri Abubu juga meneÂtapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Abubu, tentang Pungutan/Ngase.
Melalui peraturan KPN tentang pungutan/Ngase di Negeri Abubu yang didampingi oleh Yayasan Baileo Maluku, beserta Ahli Hukum Perundang-Undangan (konsultan) Sostenes Y. Sisinaru bersama-sama menyusun rancangan dan ditambahkan oleh saran-saran dari masyarakat melalui Rapat Saniri Besar, yang kurang lebih telah dihadiri dari 100-an orang.
âSudah bertahun-tahun Pemerintah Negeri ingin membuat peraturan tentang Ngase,â ungkap Raja Negeri Abubu, Richard Arthur Manusama.
Lanjutnya di tahun 2023, saya telah telah kembali lagi di Negeri Abubu, karena sebelumnya kurang lebih 8 tahun pergi merantau.
âPemerintah Negeri, kepala soa, saniri negeri dan kewang telah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Baileo Maluku,â jelasnya.
Menurutnya diawali dengan lokalatih, pembuatan peraturan di negeri yang telah terselenggara di Negeri Ameth, konsultasi draft yang telah disusun oleh tim ahli dan diperkuat kembali teknis penyusunan peraturan oleh ahli hukum perundang-undangan.
Setelah langkah-langkah tersebut dilalui, rancangan produk hukum peraturan kepala pemerintah tentang Pungutan/Ngase disosialisasikan kepada masyarakat.
Hal ini merupakan bentuk upaya demokrasi/ praktik inklusif di Negeri Abubu sekaligus menguatÂkan rasa kepemilikan Peraturan KPN ini bahwa rancangan telah dibuat bersama-sama oleh masyarakat,â jelasnya.(S-08)