AMBON, Siwalimanews – Operasional Bank Maluku Malut saat ini, hanya dijalankan oleh dua orang direksi dan satu komisaris.
Dua direksi yang masih bertahan di Bank Maluku Malut yakni Direktur Utama yang dijabat Syahrizal Imbar dan Abidin sebagai Direktur Kepatuhan. Sedangkan di jajaran komisaris, hanya tersisa Najib Bachmid yang sudah menjabat Komisaris Utama selama 10 tahun.
Sebelumnya tercatat, ada 4 direksi dan 4 komisaris yang menjalankan operasional bank milik pemerintah daerah itu, namun dua direksi dan 3 komisaris lain sudah tidak lagi bertugas, lantaran masa jabatannya telah berakhir.
Untuk mengisi kekosongan jabatan di jajaran direksi maupun komisaris, seluruh pemegang saham sudah bersepakat untuk mengangkat 4 orang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Jumat (21/3) lalu.
Keempat calon pejabat baru tersebut terdiri dari, dua direksi yakni direktur umum dijabat Ingrid Maureen Sahusilawane dan Ferdinand Alexander Hitipeuw sebagai direktur pemasaran, sedangkan dua lainnya masing-masing Ichwan sebagai komisaris independen dan Maichel Papilaya sebagai komisaris.
Kondisi kekosongan jabatan direksi dan komisaris di Bank Maluku-Malut saat ini tentu menyita perhatian publik.
Akademisi Fisip Unpatti, Jeffry Leiwakabessy menjelaskan, keberlangsungan sebuah organisasi termasuk lembaga perbankan akan ditentukan oleh sosok pimpinan. Dalam konteks lembaga perbankan, tidak boleh terjadi kekosongan pada jabatan-jabatan yang ada sebab akan berdampak terhadap operasional dari bank tersebut.
“Kekosongan jabatan dalam lembaga perbankan termasuk di Bank Maluku Malut, tentu akan berdampak pada operasional, sebab masing-masing jabatan itu memiliki tugas dan fungsi penting,” ujar Leiwakabessy kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (10/9).
Menurutnya, pemegang saham tidak boleh membiarkan jabatan-jabatan di Bank Maluku Malut kosong dalam jangka waktu yang lama, sebab bisa saja berdampak pada kesehatan bank.
Kekosongan itu, tentu akan ditutup oleh direksi atau komisaris yang ada, tetapi hal tersebut tidak akan efektif, mengingat tugas-tugas pengawasan oleh komisaris maupun operasional oleh direksi tidak mudah.
“Kalau kita baca literatur ilmu ekonomi tentu kosongan jabatan direksi atau komisaris itu akan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Coba bayangkan direksi yang ada harus mendrive tugas direksi yang kosong, itu akan nanti tidak efektif,” ucap Leiwakabessy.
Untuk itu, Leiwakabessy minta, Gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali untuk segera menghelat RUPS luar biasa, guna mengisi jabatan yang kosong.
Sementara itu akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu menganggap, kekosongan jabatan baik direksi dan komisaris di Bank Maluku-Malut dapat menggangu kinerja bank.
Menurutnya, kesehatan perbankan juga sangat ditentukan oleh terisinya jabatan-jabatan, baik direksi dan komisaris termasuk di Bank Maluku-Malut.
“Dalam organisasi kalau ada jabatan yang kosong pasti tidak ada efektif kerja-kerjanya dan pada akhirnya berdampak pada kinerja dari organisasi itu. Hal ini juga berlaku di Bank Maluku-Malut,” jelas Tahitu kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (10/9).
Tahitu menegaskan, pemegang saham Bank Maluku-Malut harus melihat persoalan kekosongan jabatan direksi dan komisaris ini sebagai masalah serius.
Pasalnya, jika kekosongan jabatan direksi dan komisaris tidak dikelola dengan baik, maka dipastikan kinerja Bank Maluku-Malut akan terganggu.
“Dengan kondisi ini kita mintai pemegang saham untuk segera mengisi jabatan yang kosong agar terisi dan tidak menggangu kinerja keuangan Bank Maluku-Malut,” tegas Tahitu.(S-20)
