AMBON, Siwalimanews –Â Komisi IV DPRD ProÂvinsi Maluku memberiÂkan peringatan keras kepada Direktur RSUD dr M Haulussy untuk segera melakukan pemÂbaÂyaran instensif bagi 1032 tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 taÂhun 2021.
Pasalnya, berÂdasarÂkan penjelasan yang diberikan tim juknis jasa Covid-19 bahwa semua instruksi InsÂpekÂtorat Maluku terÂnyaÂta, telah dilakukan baik sosialiasi maupun tanda tangan berita acara.
âTim juknis sudah tidak ada masalah karena semua perÂmintaan inspektorat telah dilakukan seperti sosialisasi dan tanda tangan berita acaÂra, maka sebenarnya pembaÂyaÂran sudah dapat dilakukan satu dua hari ini,â tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin kepada warÂtawan usai melakukan tinjauan laÂpangan ke RSHaulussy, Rabu (5/4).
Dijelaskan, selama ini dalam pertemuan di DPRD, Direktur RS Haulussy, Nasaruddin selalu meÂnyamÂpaikan jika persolaan berada pada tim juknis, tetapi setelah diÂkroscek justru persolaan besar berada di tangan Direktur yang tidak berani untuk mengambil keputusan.
Sebagai Direktur, Nasaruddin harus berani untuk mengambil kepuÂtusan seberat apapun resiko yang harus diterima, sebab tidak ada keputusan yang tidak mengandung resiko, apalagi Inspektorat Maluku menegaskan tidak ada persolaan terkait dengan pembagian jasa Covid-19.
Selain itu, persoalan pembayaran instensif tenaga kesehatan terletak pada mundurnya PPTK yang tidak mau menandatangani pembayaran, lantaran ada sebagian pegawai yang tidak setuju dengan perhitungan insentif.
âTadi lagi ada masalah terkait deÂngan mundurnya PPTK ini kan alaÂsan yang mengada-ada sebab uang ada direkening dan pembayarannya pun menggunakan rekening artinya, fisik uangnya tidak ada di manusia, lalu mau takut apa. Saya menduga mundurnya PPTK karena ditakut-takuti,â ujar Rovik.
Rovik pun menegaskan, jika Nasaruddin harus tegas terhadap bawahan jika PPTK mengatakan mengundurkan diri maka mestinya dicari pengganti, agar pembayaran insentif tenaga kesehatan dapat dilakukan bukan sebaliknya memÂbiarkan masalah ini berlarut-larut dan merugikan banyak orang.
Politisi PPP Maluku ini pun memerintah Nasaruddin agar segera melakukan pembayaran setelah tiba di Ambon pada Senin (10/4) mendatang, tanpa alasan apapun karena tidak ada lagi persoalan seperti yang selama ini dikeluhkan dalam rapat bersama.
âInformasinya Direktur lagi di Jakarta dan akan tiba Senin, jadi kita minta Senin sudah harus tandatangan dan segera bayar sehingga persoalan ini tuntas. Kita sudah stress dengan jasa Covid, belum lagi jasa perda dan sebagainya, jadi segera bayar,â cetusnya.(S-20)