SIWALIMA.id > Berita
Ada Korban Sianida, Gubernur Perintahkan Kapolres Tutup GB
Daerah | Jumat, 18 Juli 2025 pukul 23:25 WIT

AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Le­we­rissa bersama Menteri Kese­hatan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau aktivitas RSUD Namlea, bertemu dengan korban terdam­pak racun sianida yang sementara dirawat di rumah sakit tersebut.

Melihat kondisi korban, guber­nur langsung memberikan arahan kepada Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang untuk segera menutup tambang ilegal Gunung Botak.

“Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri korban yang dirawat karena terpapar cianida, karena aktivitas di Gunung Botak. Masa kita harus berdiam diri ter­hadap kondisi ini,” tegas Guber­nur kepada wartawan di RSUD Nam­lea, usai peletakan batu pertama RSUD Buru, Kamis (17/7).

Gubernur menegaskan, sebagai pemerintah baik provinsi maupun kabupaten yang adalah represen­tasi negara, masa harus berdiam diri terhadap kejadian ini.

Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang menolak langkah pe­ner­tiban Gunung Botak, maka itu patut pertanyakan motivasi mereka.

“Kalau ada tolak penertiban, berarti mereka menginginkan banyak korban berjatuhan. Mere­ka menginginkan lingkungan kita tercemar secara ekstrim dan ber­bahaya bagi hewan dan manusia serta lingkungan dan masa depan bukan cuma generasi hari ini, tapi generasi ke depan,” tegas gubernur.

Ditanya sikapnya setelah melihat ada pasien yang terpapar cianida dari tambang Gunung Botak, gu­bernur menegaskan, hal itu semakin meneguhkan sikapnya untuk kon­sisten melakukan penertiban di Gunung Botak. “Secepatnya akan kita tutup, ka­wasan Gunung Botak” tandas gubernur.

Buru Tercemar

Gubernur mengaku, pencemaran merkuri dan asam sianida akibat aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak, telah mencapai titik ekstrim.

Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian terakhir, ditemukan bahwa, kawasan Kabupaten Buru sudah tercemar merkuri dan asam sianida dalam radius yang sangat luas dan kondisi yang sangat ekstrim.

“Ini sangat berbahaya sekali,” beber gubernur.

Menyikapi kondisi Buru seperti ini, kata gubernur, dirinya tidak bisa membiarkan praktek ilegal yang menimbulkan kehancuran lingku­ngan yang berdampak sangat buruk pada manusia dan lingkungan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, air sungai, laut dan sebagainya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku tetap konsisten untuk me­nutup paksa aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak.

“Negara yang memiliki kuasa pertambangan. UUD 45, konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai segala sumber daya yang ada dalam bumi ini. Bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Tapi negara menghormati keberagaman masya­ra­kat adat. Hak hak ulayat juga di­hormati. Namun negara tidak boleh kalah, karena negara juga punya hak untuk mengatur,” tandas gubernur.

Dalam konteks Gunung Botak kata gubernur, diketahui banyak korban sudah berjatuhan, untuk itu pem­prov bersama aparat kepolisian dan TNI, akan menunjukan otoritas sebagai pemerintah untuk menutup aktibitas ilegal di Gunung Botak.

Soal teknis penertiban nanti, kata gubenrur, akan dipercayakan kepa­da pihak kepolisian, untuk mengatur bagaimana caranya menutup akti­vitas di Gunung Botak.

“Kalau paso­kan cianida dan merkuri ditutup kan tidak akan ada hasilnya. Mereka mau olah pakai apa. Kalau penadah emas ditertibkan, mereka mau jual ke mana,”tandas gubernur. (S-15)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps