AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik LeÂweÂrissa bersama Menteri KeseÂhatan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau aktivitas RSUD Namlea, bertemu dengan korban terdamÂpak racun sianida yang sementara dirawat di rumah sakit tersebut.
Melihat kondisi korban, guberÂnur langsung memberikan arahan kepada Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang untuk segera menutup tambang ilegal Gunung Botak.
âSaya menyaksikan dengan mata saya sendiri korban yang dirawat karena terpapar cianida, karena aktivitas di Gunung Botak. Masa kita harus berdiam diri terÂhadap kondisi ini,â tegas GuberÂnur kepada wartawan di RSUD NamÂlea, usai peletakan batu pertama RSUD Buru, Kamis (17/7).
Gubernur menegaskan, sebagai pemerintah baik provinsi maupun kabupaten yang adalah represenÂtasi negara, masa harus berdiam diri terhadap kejadian ini.
Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang menolak langkah peÂnerÂtiban Gunung Botak, maka itu patut pertanyakan motivasi mereka.
âKalau ada tolak penertiban, berarti mereka menginginkan banyak korban berjatuhan. MereÂka menginginkan lingkungan kita tercemar secara ekstrim dan berÂbahaya bagi hewan dan manusia serta lingkungan dan masa depan bukan cuma generasi hari ini, tapi generasi ke depan,â tegas gubernur.
Ditanya sikapnya setelah melihat ada pasien yang terpapar cianida dari tambang Gunung Botak, guÂbernur menegaskan, hal itu semakin meneguhkan sikapnya untuk konÂsisten melakukan penertiban di Gunung Botak. âSecepatnya akan kita tutup, kaÂwasan Gunung Botakâ tandas gubernur.
Buru Tercemar
Gubernur mengaku, pencemaran merkuri dan asam sianida akibat aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak, telah mencapai titik ekstrim.
Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian terakhir, ditemukan bahwa, kawasan Kabupaten Buru sudah tercemar merkuri dan asam sianida dalam radius yang sangat luas dan kondisi yang sangat ekstrim.
âIni sangat berbahaya sekali,â beber gubernur.
Menyikapi kondisi Buru seperti ini, kata gubernur, dirinya tidak bisa membiarkan praktek ilegal yang menimbulkan kehancuran lingkuÂngan yang berdampak sangat buruk pada manusia dan lingkungan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, air sungai, laut dan sebagainya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku tetap konsisten untuk meÂnutup paksa aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak.
âNegara yang memiliki kuasa pertambangan. UUD 45, konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai segala sumber daya yang ada dalam bumi ini. Bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Tapi negara menghormati keberagaman masyaÂraÂkat adat. Hak hak ulayat juga diÂhormati. Namun negara tidak boleh kalah, karena negara juga punya hak untuk mengatur,â tandas gubernur.
Dalam konteks Gunung Botak kata gubernur, diketahui banyak korban sudah berjatuhan, untuk itu pemÂprov bersama aparat kepolisian dan TNI, akan menunjukan otoritas sebagai pemerintah untuk menutup aktibitas ilegal di Gunung Botak.
Soal teknis penertiban nanti, kata gubenrur, akan dipercayakan kepaÂda pihak kepolisian, untuk mengatur bagaimana caranya menutup aktiÂvitas di Gunung Botak.
âKalau pasoÂkan cianida dan merkuri ditutup kan tidak akan ada hasilnya. Mereka mau olah pakai apa. Kalau penadah emas ditertibkan, mereka mau jual ke mana,âtandas gubernur. (S-15)