SIWALIMA.id > Berita
Abaikan Rekomendasi DPRD, Pemkot Ngotot Tertibkan PKL di Samping Amplaz
Daerah | Senin, 30 Juni 2025 pukul 22:21 WIT

AMBON, Siwalimanews – Komisi II DPRD Kota Ambon menyayangkan sikap pemerintah kota yang mengabaikan rekomendasi DPRD dan tetap ngotot untuk menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di samping pusat perbelanjaan Ambon Plaza.

Bahkan, Pemerintah Kota Ambon telah mengelurkan ultimatum agar para PKL ini harus angkat kaki dari lokasi tersebut di awal bulan Agustus mendatang.

“Ini bertentangan dengan tiga rekomendasi dari DPRD terkait penundaan pembongkaran lapak PKL di samping Amplaz hingga akhir tahun 2025, serta penyediaan tempat relokasi yang layak dan representatif bagi para PKL dan percepatan rehabilitasi Pasar Gotong Royong agar dapat digunakan sesegera mungkinm,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Desy Hallauw kepada wartawan di Ambon, Sabtu (28/6).

Menurut Hallauw, desakan pemkot untuk PKL angkat kaki di awal bulan Agustus mendatang, diketahui saat komisi melakukan on the spot dan mendengar keluhan para PKL terkait ultimatum pemkot tersebut, sehingga komisi sangat menyayangkan sikap pemkot yang terkesan memaksa PKL tanpa memberikan solusi.

“Kita sayangkan sikap pemkot, padahal kita sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pembongkaran lapak ditunda sampai akhir tahun, paling tidak sampai pemkot sediakan tempat relokasi yang layak, “ ucap Hallauw.

Komisi II kata Hallauw, tidak menentang kebijakan pemkot soal relokasi. Namun komisi ingin memastikan, pemkot menyediakan lokasi yang lebih manusiawi untuk para pedagang tersebut.

“Kalau pasar Gotong Royong sudah siap seiring permintaan pemkot, kita tidak menolak, masalahnya lokasi untuk relokasi para PKL ini belum selesai, kemana para pedagang harus pergi, “ tandas Hallauw dengan nada kesal.

Kekesalan dari Komisi II memuncak lanjut Hallauw, setelah ada statemen yang dikeluarkan Sekot Robby Sapulette kepada para PKL terkait rekomendasi DPRD.

“Pa sekot bilang di depan 39 PKL, kalau rekomendasi DPRD tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemkot, pernyataan ini membuat kita tersinggung, lantaran kita ini mitra sejajar pemkot dan itu sangat tidak pantas,” tegas Hallauw.

Menyikapi sikap pemkot serta statemen yang disampaikan sekot kepada para PKL tambah Hallauw, maka Komisi II berencana dalam waktu dekat ini, akan memanggil pemkot untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. (S-10)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps