AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku mengÂkritik kebijakan manaÂjemen RS Haulussy kemÂbali mengabaikan pembayaran hak-hak tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19.
Insentif tenaga kesehatan sudah disepakati berÂsaÂma dan hanya meÂnunggu ditandataÂngani untuk dibagikan, mendadak dibatalkan dengan alasan presenÂtasi pembagian harus diubah.
âTerkait dengan pembagian dana jasa Covid di RS HauÂlussy sesuai juknis yang prosesnya panjang akhirnya disepakati 50:50, dan sudah ditandatangani tinggal dibaÂgikan. Tiba-tiba Jumat kemaÂrin dibatalkan dan dirubah menjadi 40 persen ke nakes dan 60 ke manajemen,â ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Afifudin kepada wartawan di DPRD Maluku, Senin (27/2).
Menurutnya, presentasi pembaÂgian jasa Covid-19 ini telah dibicaÂrakan secara matang dan disepakati. Artinya tidak ada masalah sehingga wajib ditindaklanjuti oleh manaÂjemen RS Haulussy.
Kata dia, DPRD sejak awal telah menyampaikan jika persoalan huÂtang RS akan diselesaikan dengan meliÂbatkan Pemerintah Provinsi, sebab tidak mungkin RS Haulussy dibiarkan sendiri dalam menyeleÂsaikan hutang.
âSoal hutang di RS ini nanti kita selesaikan dengan Pemda, karena kalau mau memikul sendiri termasuk kita akan mengundang pihak terkait dengan hutang untuk supaya pelayanan dirumah sakit bisa jalan dengan baik,â tegasnya.
Rovik menegaskan, manajemen RS Haulussy wajib menjalankan keseÂpaÂkatan awal sebab, para tenaga kesehatan telah melayani dengan mempertaruhkan keselamatan maka tidak ada pilihan lain selain wajib meÂnindaklanjuti kesepakatan bersama.
âKasihan ini hak orang, maka jasa mereka harus dibayar anggaran 38 miliar dan dibagi dua, jadi kita akan panggil usai pengawasan agar segera dibayarkan,â pintanya.(S-20)