AMBON, Siwalima.id – Sebanyak 1.298 lulusan Universitas Pattimura periode April 2026 diwisudakan. Acara wisuda yang berlangsung di audiotorium kampus tersebut, Kamis (23/4) bertepatan dengan peringatan Dies Natalis ke-63 Unpatti.
Ribuan lulusan yang diwisudakan ini terdiri dari 845 sarjana (S1) dari Fakultas Hukum, 83 lulusan dari FISIP 88 lulusan FKIP, 211 lulusan Fakultas ekonomi dan bisnis, 145 lulusan Fakultas Pertanian (68 lulusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, (37 lulusan Fatek, (69 lulusan Fakultas Sains dan Teknologi, (54 lulusan Fakultas Kedokteran dan 25 lulusan dari PSDKU Aru serta 29 lulusan dari PSDKU MBD.
Selain itu 373 lulusan profesi yang terdiri dari, Profesi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 302 lulusan, Kedokteran (71 lulusan dan 75 Magister, serta 5 doktor. Rata-rata lama studi tercatat 3,6 tahun dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebesar 3,35.
“Gelar akademik yang disematkan hari ini adalah awal dari proses belajar yang sesungguhnya di tengah masyarakat,” tandas Rektor Unpatti, Fredy Leiwakabessy dalam acara wisuada itu.
Ia juga menyoroti capaian mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, di mana 32 lulusan berasal dari program tersebut dan sebagian besar berhasil meraih predikat cumlaude.
Rektor mengaku, arah pengembangan Unpatti yang berpijak pada karakteristik wilayah kepulauan melalui konsep Bina Mulia Kelautan sebagai pola ilmiah pokok kampus.
“Unpatti tidak boleh menjadi institusi generik. Kita harus menjadi universitas yang berakar pada realitas kepulauan dan memberi solusi bagi bangsa maritim,” cetus rektor.
Menurut rektor, keunggulan Unpatti terletak pada bidang maritim, pesisir, pertanian kepulauan, kesehatan maritim, hukum adat, hingga sosial budaya kawasan timur Indonesia.
Rektor juga mengungkapkan, Unpatti terus menunjukkan perkembangan positif, diantaranya peningkatan jumlah dosen bergelar doktor yang saat ini mencapai 35,28 persen, serta peningkatan signifikan jumlah program studi berakreditasi unggul dari 6 menjadi 16 dalam dua tahun terakhir.
Selain itu, Unpatti telah membangun 59 kerja sama internasional dan ratusan kerja sama nasional lintas sektor, mulai dari pemerintah hingga swasta.
Dalam aspek tata kelola, ia menyebut capaian kinerja anggaran mencapai lebih dari 96 persen dan nilai kinerja institusi berada pada kategori sangat baik. Namun demikian, masih terdapat tantangan, terutama pada tingkat serapan lulusan ke dunia kerja yang baru mencapai sekitar 21,82 persen, di bawah target 60 persen.
“Ini menjadi peringatan sekaligus dorongan bagi kita untuk bekerja lebih keras meningkatkan kesiapan lulusan,” ujarnya.
Ia menegaskan, empat fokus utama pengembangan Unpatti ke depan, yakni peningkatan keunggulan akademik, penguatan reputasi internasional, kemandirian pendanaan, serta tata kelola yang berintegritas.
Dalam kesempatan itu, Fredy juga menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat dan legislatif untuk mendukung transformasi Unpatti menjadi perguruan tinggi berbadan hukum (PTNBH) pada 2027.
Ia menilai, dukungan kebijakan dan anggaran sangat penting agar Unpatti dapat berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi biru di kawasan Indonesia timur.
“Kami ingin menjadikan Unpatti sebagai laboratorium kebijakan maritim nasional,” ucap rektor.
Rektor juga mengajak seluruh civitas akademika, memperkuat kolaborasi dan menjaga komitmen dalam mewujudkan visi Unpatti sebagai universitas unggul berkelas dunia.
“Kita memiliki visi, data, dan arah yang jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan keberanian untuk mengeksekusi,” tutur rektor.
Dukung Pendidikan Maluku
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Maluku.
Vanath juga menyampaikan bahwa Pemprov Maluku terus melanjutkan perjuangan para pemimpin sebelumnya dalam mendorong kemajuan daerah kepulauan, termasuk memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada karakteristik wilayah Maluku.
“Kami terus perjuangkan agar wilayah kepulauan dengan laut yang luas dapat masuk dalam kriteria pembagian DAU,” ucap wagub.
Ia juga menekankan, pentingnya dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan lembaga legislatif, dalam memperkuat pembangunan pendidikan di Maluku, sebab seluruh perguruan tinggi di daerah harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas agar mampu mencetak SDM unggul.
Vanath mengingatkan, bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi keamanan daerah. Ia menegaskan, suasana aman dan kondusif menjadi prasyarat utama agar masyarakat tidak ragu menyekolahkan anak-anaknya.
“Kalau kita ingin kualitas pendidikan lebih baik, maka Maluku harus tetap aman. Rasa aman akan membuat orang tua percaya menitipkan anaknya di perguruan tinggi,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya konflik sosial di sejumlah wilayah yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga harmoni dan tidak terlibat dalam konflik.
Ia menyebut, pendidikan sebagai ruang kolaborasi lintas latar belakang, dimana setiap individu saling melengkapi dalam proses pembelajaran.
“Kita ini makhluk sosial yang saling mengisi dan melengkapi. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini, terutama terkait keterbatasan fiskal yang berdampak pada ruang pembangunan di daerah. Kondisi tersebut, kata dia, turut dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk konflik internasional yang berdampak pada kenaikan harga barang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.
Vanath berharap, seluruh wisudawan dapat menjadi bagian dari generasi unggul yang berkontribusi bagi kemajuan Maluku dan Indonesia.
“Pendidikan adalah kunci masa depan. Mari kita bersama membangun Maluku melalui penguatan kualitas SDM,” ajak wagub.
Untuk diketahui, acara itu juga dihadiri Wakil Ketua MPR RI, Dr. Eddy Soeparno yang akan memberikan kuliah umum kepada para wisudawan. Juga hadir, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Wakil Wali Kota Ambon, Kabid Humas Polda Maluku dan Forkopimda Provinsi Makuku lainnya.(S-25)
